1

Berita Pengumuman

Standar Tata Laksana Pengawasan dan Sosialisasi Pemilu dan Pilkada

probolinggokota.bawaslu.go.id – Masih dengan Tadarus Pengawasan Pemilu selama Ramadhan yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI. Di ikuti Bawaslu Kota Probolinggo oleh Staff Divisi Pengawasan, menghadirkan M. Zaid sebagai narasumber dengan tema Standar Tata Laksana Pengawasan dan Sosialisasi Pemilu dan Pilkada yang di laksanakan pada Rabu (20/5/2020) Via Daring.

pada kesempatan ini Zaid menjelaskan pengawasan dapat dilaksanakan secara langsung, investigasi dan analisis dokumen yang dilakukan sebelum pelasanaan pengawasan, proses pengawasan dan akhir masa pengawasan. Koordinasi bentuk pengawasan pemilu ada bentuk yaitu secara vertikal kepada pengawas pemilu diatasnya atau sebaliknya dan secara horisontal kepada stakeholder atau pemangku kepentingan.

 Zaid menambahkan  “Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan koordinasi yaitu dengan proaktif dan kooperatif, tidak ada tumpang tindih tugas, saling memberikan informasi, tepat waktu, upaya menyelesaikan masalah, tersedianyan bahan laporan atau data hasil pengawasan, berkesinambungan.” Ungkapnya.

Lebih jelas lagi dia mengungkap pelaksanaan koordinasi misalnya yang dilakukan PPL dan PPS pada proses coklit dan mutarlih. Hasil pengawasan dan konfirmasi data dapat dikoordinasikan kepada PPS untuk dilakukan saran perbaikan dari temuan hasil pengawasan dan sebagai tindak lanjut hasil pengawasan. (Humas)

Selengkapnya

Simposium Pengawasan : Multi Pendekatan Cegah Politik Uang

probolinggokota.bawaslu.go.id – Kamis (21/5/2020) Bawaslu Kabupaten Sidoarjo mengadakan Simposium Pengawasan dengan tema Format Pencegahan dan Penindakan yang Efektif Terhadap Politik Uang dalam Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan ini di  ikuti oleh Pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jatim, Bawaslu Kota Probolinggo dihadiri oleh Samsun Ninilouw selaku Kordiv Hukum Penindakkan dan Penyelesaian Sengketa.

Acara di buka oleh Moh. Amin Ketua Bawasliu Jawa Timur, dengan menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya, diantaranya, Aang Kunaifi (Kordiv Pengawasan Bawaslu Jawa Timur), H. Aminurrokhman (Anggota Komisi II DPR RI), dari unsur akademis Prof. Dr. H. Mas’ud, Prof. Dr. H. Gempur Santoso.

Dalam perjalanannya Politik uang dalam Pemilu maupun Pilkada tidak hanya dapat dilihat dari satu sudut saja, Bawaslu Sidoarjo mengadakan simposium lewat daring dengan format pencegahan dan penindakkan yang efektif terhadap politik uang dalam Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Sidoarjo.

Simposium kali ini membedah akar politik uang mulai dari regulasi, penegakkan hukum, kultur masyarakat, dan relasi kuasa antara penyelenggara dengan peserta Pemilu.

Dalam kesempatan ini Rahmad Muhajirin menyampaikan “Dilihat dari segi penegakkan hukum, salah satu upaya mengatasi problem politik uang perlu penegakkan hukum Pemilu yang kuat. Posisi Bawaslu di Gakumdu masih lemah, untuk itu perlu peradilan khusus Pemilu untuk perbaikan Pemilu di masa yang akan datang.” Ungakpnya melalui Daring.

Dalam kesempatan yang sama dari unsur akademis Prof. Mas’ud Said mengatakan  “Perlu pengawasan yang lebih ketat terhadap politik uang dan pendidikan pemilih kepada masyarakat.” Ungkapnya

Hal sama juga disampaikan oleh Prof. Guntur Santoso bahwa “Bawaslu harus kuat, tidak hanya bekerjasama dengan stekholder, Bawaslu juga harus bekerja sama dengan tokoh agama untuk melakukan pencegahan, jangan hanya pendekatan saja untuk pencegahan politik uang, tetapi bekerja sama dengan tokoh agama untuk melakukan pencegahan.”  ujar Prof. Guntur. (Humas)

Selengkapnya

Ngabuburit Season 4 : Bawaslu Targetkan Sebagai Patokan Media Pemilu

probolinggokota.bawaslu.go.id – Rabu (20/5/2020), Bawaslu Jawa Timur Divisi Kehumasan kembali mengadakan ngabuburit online seri terahir Ramadhan. Acara yang bertema Tekhnik Menulis Berita di Media Online yang menghadirkan Angga Ulung Trenggana (Asisten Redaktur rmol.id) sebagai narasumber. Di ikuti Oleh PJ Kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jatim dan Staff Divisi Humas. Bawaslu Kota Probolinggo di ikuti oleh PJ Kehumasan Ilmiyah dan Staff Humas Ahmad Hasan.

Ngabuburit Online kali ini menjadi yang terakhir dilaksanakan di bulan ramadhan. Tapi, Nur Ellya Anggraeni selaku Kordiv Humas dan Hubal Bawaslu Jatim menyampaikan tidak perlu khawatir, karena akan ada agenda selanjutnya.

“Kedepannya akan banyak pelatihan yang menemani sahabat Humas dalam melatih keterampilan di bidang jurnalistik. Hal ini seharusnya menjadi rakor langsung, namun di masa pandemi ini kita harus memaksimalkan kinerja ditengah keterbatasan pertemuan.” ungkap Elly dalam sambutan pembukaan.

Elly menyampaikan tujuan dalam menulis berita di Media Online diperlukan kecermatan pengelolaan akses  Daring Online. Dengan pelatihan pengelolaan Media Online diharapkan dapat membuat media Bawaslu Jatim menjadi sarana rujukan jurnalis di luar Bawaslu untuk mendapatkan informasi.

Dalam kesempatan itu Angga Unggul Tranggana Jurnalis sekaligus narasumber kali ini. Dalam paparannya dia menyampaikan tentang target diskusi untuk menjadikan Bawaslu sebagai  patokan media pengawasan pemilu khususnya pada portal website bawaslu.go.id. Sehingga penting bagi  Kehumasan untuk mengerti dan membangun sudut pandang yang tidak hanya sekedar membuat berita.

“Kita harus yakin dalam mengelola portal sebagai ibadah Demokrasi. Khususnya pengelolaan pada website Bawaslu atau Bawaslu di Kabupaten/Kota agar menjadi patokan media pengawasan pemilu.” ungkapnya.

Angga juga menambahkan bahwa media Bawaslu se-Jawa Timur dapat menjadi platform terpusat dengan syarat harus transparan, responsif dengan mengutamakan informasi yang akurat. Selain itu bekerja fleksibel dan kreatif.

Lebih jelas menurut Angga Media Online tidak hanya sekedar menulis lalu mengungah berita dalam portal. Namun ada tugas lain dibalik layar agar menjadikan berita tersebut sebagai jejak digital yang bagus untuk lembaga.

“Tidak hanya itu, kita sendiri wajib membandingkan dan sering mengunjungi portal media online di luar Bawaslu. Bukan sebagai tindakan plagiasi, namun sebagai pembanding manakala di portal lain memiliki fitur serta pengemasan berita yang lebih efisien dan menarik.” Jelasnya.

Selengkapnya

Pengawasan Pemilu Inklusif, Khususnya Soal Disabilitas Mental

probolinggokota.bawaslu.go.id – Bawaslu RI konsisten dengan Tadarus Pengawasan Pemilu selama Ramadhan. Di ikuti Bawaslu Kota Probolinggo oleh Staff Divisi Pengawasan, menghadirkan Khoirunnisa Nur Agustiyati (Perludem) sebagai narasumber dengan tema Pengawasan Pemilu Inklusif, Khususnya Soal Disabilitas Mental yang di laksanakan pada Selasa (19/5/2020) Via Daring.

Khoirunnisa menjelaskan asas pemilu tentang hak sebagai warga negara bukan hanya sekedar kontestasi semata, namun harus ada kesetaraan dalam penyelenggaraannya.

“Pada aspek asas adil mengenai hak warga negara, bukan hanya sekedar keadilan dalam kontestasinya saja, setiap peserta pemilu berada pada ruang kompetisi yang setara, tidak ada yang diuntungkan maupun dirugikan, tidak ada warga negara yang tereksklusi dalam pemilu, maksudnya semua kelompok terakomodir hak pilihnya.” Ungkapnya.

Khoirunnisa juga menambahkan tentang kelompok yang terdiskreditkan dalam Pemilu dan Pilkada “Dalam Pemilu ada kelompok marginal yaitu kaum perempuan, masyarakat adat, dan disabilitas. Maksud disabilitas berdasarkan Undang-undang No 8 tahun 2016 Pasal 1 tentang disabilitas yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungannya dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif  dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.” Tambahnya.

Lebih jelas lagi Khoirunnisa menyebut hak penyandang disabilitas dalam pemilu itu sama dengan non disabilitas, seperti halnya didaftar sebagai pemilih, informasi tentang pemilih, aksesibel ke TPS, mencalonkan diri dan dipilih dan termasuk menjadi penyelenggara pemilu di semua tingkatan.

Masih menurut nisa, hambatan dalam pendataan pemilih disabilitas mental adalah adanya hambatan hukum, informasi , fisik dan stigmatisasi. Pengawasan pendataan pemilih disabilitas mental oleh Bawaslu adalah fokus pada terpenuhannya prosedur dan akurasi daftar pemilih, perlu menentukan titik rawan dan proses pemutakhiran daftar pemilih mulai dari coklit hingga penetapan daftar pemilih. (Humas)

Selengkapnya

Fadli Ramadhanil : Perlunya Masyarakat Tau Bacalon Kepala Daerah Mantan Narapidana Pasca Putusan MK

probolinggokota.bawaslu.go.id – Bawaslu RI adakan Tadarus Pengawasan Pemilu, Narasumber kali ini adalah Fadli Ramadhanil (Perludem) dengan tema Pengawasan Pencalonan Mantan Narapidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang di ikuti Oleh Staff Divisi Pengawasan dan Humas pada Senin (18/5/2020).

Dalam paparannya Fadli menyampaikan perbedaan tafsir terhadap syarat pencalonan yang akan diajukan oleh bakal calon Kepala Daerah.

“Tahapan yang rentan terjadi sengketa itu tahapan pencalonan sebab terjadinya sengketa itu ada perbedaan tafsir dan pandangan terhadap syarat calon dan pencalonan yang diajukan bakal kepala daerah kepada KPU. Sengketa yang terjadi dapat diajukan pengawas pemilu ditingkat pertama, hasil putusan pengawas pemilu bersifat final dan mengikat, namun bila pasangan calon merasa keberatan dapat diajukan ke PTUN sampai mengajukan kasasi ke MA (Baca : Mahkamah Agung).” Ungkapnya Via Daring.

Dia juga menambahklan terkait calon Narapidana harus betul memperhatikan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi yang dapat mencalonkan kepala daerah. Sebelum ada putusan MK, calon kepala daerah dapat serta merta mencalonkan secara terbuka dan secara jujur menyampaikan kepada publik bahwa dia adalah mantan narapidana. Tujuan diumumkannya kepada publik menyampaikan identitas dirinya sebagai mantan narapidana pada publik agar publik mengetahui informasi dan rekam jejak orang menjadi pilihan mereka.

Lebih jelas menurut fadli proses pengawasan pencalonan kepada daerah oleh Bawaslu yakni memastikan orang yang hendak mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah yang kemudian bestatus narapidana harus memenuhi kualifikasi komulatif yang sudah diputuskan oleh MK dengan No:56/PUU-XVII/2019.

Masih menurut Fadli berkaitan dengan Putusan MK diatas, syarat yang pertama ada masa tunggu selama 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara, jujur dan terbuka mengumumkan kepada publik, bukan pelaku kejahatan berulang. Dengan adanya putusan MK ini peran pengawasan Bawaslu untuk memastikan agar proses pencalonan Kepala Daerah dipastikan berjalan dengan baik. (Humas)

Selengkapnya

Aang Kunaifi : Metode Pengawasan PEMILU dan PILKADA

Aang (Bawaslu jatim) saat mengisi Tadarus Pengawasan

probolinggokota.bawaslu.go.id – Sabtu (16/5/2020) Tadarus Pengawasan Pemilu yang di adakan oleh Bawaslu RI kali ini menghadirkan Narasumber dari Bawaslu  Jawa Timur. Dengan tema Pengawasan Tahapan Pemilu dan Pilkada, Aang Kunaifi (Bawaslu Jatim) menjadi Narasumber kali ini. Mengikuti acara tersebut kali ini Staff Pengawasan dan Humas.

Dalam kesempatan itu Aang sapaan akrabnya menyampaikan terkait tahapan dalam Pemilu dan pilkada langsung dan tidak langsung.

“Metode pengawasan yang dilakukan disetiap tingkatan secara umum ada 2 cara yaitu langsung dan tidak langsung. Secara langsung itu tujuannya memastikan seluruh tahapan pelaksanaan pemilu dilakukan sesuai dengan ketentuan  yang sudah digariskan melalui Undang-Undang. Ke dua pengawasan tidak langsung pada masa analisis misalnya analisis pada pemutakhiran data pemilih secara mandiri. Misalnya identifikasi kegandaan dan elemen data lainnya.” Ungkap Pria Asal sidoarjo tersebut.

Aang menambahkan bahwa pada metode pengawasan langsung wajib dilakukan bila tidak bisa dianalisis misalnya pada tahapan pendaftaran peserta pemilu atau pasangan calon kepala daerah harus ada yang hadir langsung pada proses penyerahan berkas kemudian meneliti dokumen syarat calon maupun syarat pencalonan sehingga dapat dipastikan sesuai ketentuan yang ada.

Lebih jelas menurutnya untuk menentukan pengawasan langsung atau secara analisis, maka Bawaslu harus mengidentifikasikan terlebih dahulu, potensi yang mungkin muncul pada setiap tahapan dan disesuaikan dengan fokus pengawasan untuk menentukan alat kerja pengawasan yang akan digunakan. (Humas)

Selengkapnya

Ancaman Virus Politik Uang Dalam Masa Pandemi Covid-19

probolinggokota.bawaslu.go.id  –  Masih dengan Tadarus Pengawasan Pemilu selama Ramadhan yang di adakan oleh Bawaslu RI. Arif Nur Alam (IBC) menjadi narasumber dalam kesempatan ini. Di ikuti Bawaslu Kota Probolinggo oleh Staff Divisi Pengawasan dan Humas pada Jum’at (15/5/2020) Via Daring.

Saat menjadi Pemateri Arif menyebut dalam masa Pandemi Covid-19 ini banyak memberikan dampak terhadap lahirnya berbagai kebijakan salah satunya adalah PERPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang akan diselenggarakan bulan Desember 2020 mendatang.

Arif juga menyebut bahwa permasalahan utama pada pemilu adalah politik uang dan Dinasti dan Politik Identitas.

“Masalah utama pada masa Pemilu itu adalah Politik Uang, Politik Dinasti dan Politik Identitas. Dalam pengusungan calon diluar calon perseorangan dimana kepala daerah memiliki otoritas mencanangkan dan menetapkan APBD dan struktur dari APBD itu ada distribusi dari APBN. Pengusaha memiliki kedekatan dengan partai politik baik langsung maupun tidak langsung, bisa masuk dalam struktur partai atau punya relasi didalamnya. Dalam hal ini ada hubungannya pada pemberian dana ke partai atau dana kampanye.” Ungkapnya.

Dalam proses perebutan Politik kekuasaan Pilkada, uang akan mempengaruhi dalam hal pendapatan belanja sebelum pemilu dan belanja sesudah pemilu

Lebih Jelas menurut Arif  sebelum pandemic Covid-19, politik uang yang terjadi dapat berupa dana hibah dan bantuan sosial dari APBD. Terlihat pada program kerja yang didesain oleh SKPD yang berpotensi sebagai alat politik uang untuk mempengaruhi masyarakat. Sedangkan kondisi terkini, adanya tambahan dana penanganan Covid-19 berupa tambahan belanja dan tambahan pembiayaan. Hal ini akan mengancam munculnya Virus Money Politik yang diserahkan pada program Pemerintah Daerah, seperti program kartu sembako, program keluarga harapan, program bantuan tunai untuk warga. (Humas)

Selengkapnya

Perlunya Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Untuk Transparansi Dalam Pemilu

probolinggokota.bawaslu.go.id – Bawaslu RI tetap konsisten dengan Tadarus Pengawasan Pemilu selama Ramadhan dan di ikuti Bawaslu Kota Probolinggo yang di wakili oleh Staff Divisi Pengawasan. Menghadirkan Ahmad Hanafi (IPC) sebagai narasumber dengan tema Membangun Keterbukaan Informasi Pemilu pada Kamis (14/5/2020) Via Daring.

Hanafi pada kegiatan Tadarus Pengawasan Pemilu menyebut untuk membangun keterbukaan informasi diperlukan adanya transparansi.

“Untuk membangun keterbukaan informasi Pemilu perlu adanya transparansi, Maksudnya sebagai pelayanan pertama sebelum melaksanakan fungsi pelayanan  publik lainnya termasuk didalamnya partisipasi dalam kebijakan  dan langkah awal dalam membangun pemilu atau pilkada yang lebih berintegritas.” Ungkapnya melalui Daring.

Dalam paparannya dia menambahkan dalam transparansi untuk pelayanan informasi mempunyai sistemnya dengan ketentuan Undang-Undang KIP. Sehingga Sistem pelayanan informasi badan publik wajib membentuk Pejabat  Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID). Wajib menyediakan  ruang pelayanan dan wajib mengklarifikasi informasi mana yg bersifat publik dan informasi yang di kecualikan, supaya transparansi bisa berjalan.

Masih menurut hanafi “Melihat pilihan sistem pemilu itu dapat berpengaruh terhadap manajemen penyelenggara pemilu  termasuk juga Bawaslu yang memiliki otoritas dan pengawasan pemilu sehingga wacana revisi Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 2017 sudah digulirkan, Bawaslu bisa mempersiapkan bagaimana desain penyelenggaraan Pemilu yang ramah terhadap manajemen penyelenggara Pemilu  yang dilakukan oleh Bawaslu sehingga dapat menghasilkan Pemilu yang beritegritas  dan berkualitas.” Tutupnya. (Humas)

Selengkapnya

Dahlia Umar : Pembiayaan Politik Dan Pengawasan Dana Kampanye

Dahlia Umar saat mengisi tadarus Pengawasan Pemilu

probolinggokota.bawaslu.go.id – Lagi, Bawaslu Kota Probolinggo mengikuti Tadarus Pengawasan yang adakan oleh Bawaslu RI via Youtube. Pada kesempatan kali ini menghadirkan Dahliah Umar (NETFID) dengan tema Pembiayaan Politik dan Pengawasan Dana Kampanye pada Selasa (12/5/2020). Di ikuti oleh Staff Divisi Pengawasan dan Humas.

Dalam pertemuan ini Dahliah menjelaskan opsi-opsi dalam pengaturan dana kampanye.

“Dalam sejarah pemilu tidak ada aturan dimana Partai Politik dibiayai oleh anggota dan simpatisannya, pembiayaan kampanye secara sukarela oleh pihak yang menyumbang dan strategi perpaduan keduanya berupa transparansi lebih spesifik pada sumber dana kampanye dalam regulasi Negara.” Ungkapnya melalui Daring.

Dia juga menyebut ruang Lingkup Pengaturan dana kampanye merupakan batasan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, batasan sumbangan dana dari pihak asing, tindak pidana, hasil pencucian uang, sumbangan pihak swasta yang menjalin kerjasama dengan pemerintah serta pembiayaan publik secara langsung maupun tidak langsung.

Lebih jelas menurutnya pengaturan dan transparasi dana kampanye itu penting sebagai akuntabilitas peserta pemilu kepada publik serta menjamin persaingan yang setara antara Peserta Pemilu (Baca : Parpol), mencegah politik uang, alat pengawasan terhadap potensi polusi dan dana bersumber dari tindak pidana.

Dahliah berharap adanya rekomendasi perbaikan aturan Pembiayaan Politik dan Dana Kampanye yaitu pengelolaan dana kampanye dan sumbangan dana kampanye oleh calon legislatif, pengawasan lebih investigatif dan sanksi administratif dan pidana, adanya rumusan kebijakan mengenai iklan kampanye dan indipendensi pemberitaan media. (Humas)

Selengkapnya

Ngabuburit Edisi 3, Bawaslu Jatim Tekankan Strategi Penguatan Hubungan Antar Lembaga

Saiful Jihad saat mengisi Ngabuburit Online Edisi 3

probolinggokota.bawaslu.go.id – Upaya meningkatkan peran serta kehumasan dalam publikasi terus ditingkatkan oleh Bawaslu Jatim. Kali ini hadir “Ngabuburit Online” edisi ketiga yang di adakan oleh Bawaslu Jawa Timur dengan tema Strategi Penguatan Hubungan Antar Lembaga, menghadirkan Saiful Jihad sebagai Narasumber dari Bawaslu Sulsel pada Rabu (13/5/2020). Turut serta pada kegiatan ini Penanggung Jawab Kehumasan Bawaslu 38 Kabupaten/Kota, dari Kota Probolinggo hadir Kordiv  OSDM dan Datin Ilmiyah dan Staff SDM.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kordiv Humas dan Hubal Bawaslu Jatim Nur Ellya Anggraini. Dalam sambutannya Ely menyampaikan dalam kerja kehumasan tidak bisa bekerja sendiri melainkan semua pihak bekerja sama, tidak bisa bekerja sendiri.

“Melaksanakan tugas yang ada di Bawaslu tidak bisa dilakukan sendiri, kita butuh kerjasama dengan berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita hadirkan narasumber yang bisa dijadikan contoh hususnya berkaitan dengan tema saat ini, kita belajar bersama apa yang harus di lakukan untuk membangun kerjasama dengan pihak lain.” Ungkapnya Via Daring.

Saiful Jihad yang pada kesempatan itu menjadi narasumber menyampaikan tentang bagaimana membangun hubungan yang baik dengan lembaga yang dapat menunjang kerja-kerja Bawaslu.

“Strategi Penguatan Hubungan Antar Lembaga tidak bisa di pungkiri, kita membutuhkan mitra dengan lembaga lain semisal dengan Dukcapil, pol PP, Akademisi dan lainnya. karena itu tidak bisa di pisahkan dengan tugas kita sebagai penyelenggara, kedepan bagaimana kita dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi sebagai mitra Bawaslu.” Ungkapnya.

Saiful juga menambahkan untuk setiap Divisi di Bawaslu Kabupaten/Kota dapat bermitra dengan lembaga lain semisal dengan kepolisian dan kejaksaan, yang mana hal ini dapat di motori oleh Divisi Penindakan Pelanggaran, kerjasama yang kita jalin ini untuk menanggulangi tindakan yang akan terjadi saat penyelenggaraan Pilkada semisal Money politik atau yang lain.

Lebih jelas menurut Saiful bahwa yang harus diperhatikan adalah membuat tim kerja demi kesuksesan bersama secara kelembagaan dalam hal ini Bawaslu dan membuat MoU (Baca : Memorandum of understanding) dengan Pihak luar. (Humas)

Selengkapnya

Nurlia Dian Paramitha : Strategi Pendidikan Pemilih Pada Kelompok Rentan Covid-19

probolinggokota.bawaslu.go.id –  Senin (11/5/2020) Tadarus Pengawasan yang diadakan oleh Bawaslu RI tetap konsisten di ikuti oleh Bawaslu Kota Probolinggo. Kesempatan kali ini Bawaslu RI menghadirkan Nurlia Dian Paramitha (JPPR) dengan mengangkat tema Strategi Pendidikan Pemilih pada Kelompok Rentan Covid-19 yang mana acara ini di ikuti oleh Staff Divisi Pengawasan Bawaslu Kota Probolinggo.

Nurlia pada kesempatan tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara dijamin hak pilihnya oleh Negara.

“Esensi pemilu merupakan mekanisme untuk membentuk organ negara, terutama organ pembentuk hukum yang akan menjadi dasar penyelenggaraan Pemerintah Negara. Pemilu menjamin setiap hak individu untuk bebas sesuai kehendak hati nurani guna menentukan pilihan siapa yang akan dipilih.” Ungkapnya Via Online Youtube.

Dia juga menambahkan bahwa partisipasi politik merupakan proses keterlibatan Warga Negara dalam rangka ikut menentukan kebijakan umum, Penentuan Penguasa Politik dan Pembagian Kekuasaan dalam masyarakat baik langsung atau tidak langsung. Dengan Partisipasi politik ini akan menjadikan keterbukaan kelembagaan, akses informasi, mendorong pertanggungjawaban kepemimpinan baik Daerah maupun Nasional.

Lebih jelas menurut Nurlia urgensi pendidikan pemilih terdiri dari pengungsi, pekerja migran, perempuan, penyandang disabilitas, pemilih pemula, masyarakat adat, orang yang memiliki problem kependudukan. Karakter yang melekat pada kelompok ini adalah kerawanan diri terhadap serangan, kecelakaan, gangguan jasmani dan rohani kondisi kelompok rentan dalam pemilu itu misalnya pekerja migran tidak berkoordinasi dengan kedutaan, TPS tidak ada akses atau alat bantu bagi penyandang disabilitas.

Di akhir sesi ia menyebut “Kelompok rentan menjadi target utama dalam pendidikan pemilih dan terus didorong untuk berpartisipasi dalam penyelengaraan dan pengawasan pemilu.” Tutupnya pada acara Tadarus Pengawasan tersebut. (Humas)

Selengkapnya

Kajian Regulasi dan Pelaksanaan Tahapan Pilkada 2015-2018

probolinggokota.bawaslu.go.id – Senin (11/5/2020) Bawaslu Kota Probolinggo mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Riset Evaluasi Pilkada Serentak 2015-2018 di Jawa Timur yang di adakan oleh Bawaslu Jatim. Pada kesempatan ini Kordiv Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu RI  Mochammad Afifuddin membuka langsung  rapat koordinasi Daring. Kegiatan ini di ikuti oleh semua Kordiv Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jatim. Hadir Bawaslu Kota Probolinggo Kordiv Pengawasan Azam Fikri, Kordiv HPP Samsun Ninilouw dan Kordiv OSDM dan Datin Ilmiyah.

Afif Menjelaskan bagaimana kerja riset yang dilakukan oleh Bawaslu ini merupakan bagian inovasi untuk memberikan manfaat terhadap penyelenggaraan pilkada di masa yang akan datang.

“Riset ini merupakan sebuah  langkah inovasi penyelenggaraan pilkada, sekarang ini kita lakukan dengan lebih sistematis. Tidak semua orang bisa melakukan riset, tapii jangan dijadikan landasan untuk tidak melakukan aktivitas. Kita bisa belajar bersama,” ungkapnya Via Daring.

Afif juga menambahkan riset evalausi pilkada tahun 2015 dan 2018 ini untuk melihat segi teknis dan substansi penyelenggaraan proses demokrasi yang telah dilakukan. Bawaslu se-Jawa Timur juga dapat melakukan riset terhadap evaluasi proses pilkada tahun 2020 dalam situasi darurat pandemi.

“Dalam situasi yang tidak normal ini (Baca:Pandemi). Jarang terjadi situasi seperti ini, akan tetapi banyak tema dan sudut pandang yang bisa diteliti dalam tahapan Pilkada 2020. Itu dapat dijadikan bahan riset,” tambahnya.

Berkaitan dengan kegiatan tersebut Bawaslu kota Probolinggo telah mengirimkan judul beserta abstrak tentang kajian regulasi dan pelaksanaan tahapan pencalonan pada pilkada serentak 2018. Yang mana Kota Probolinggo sendiri pada tahapan pencalonan terdapat calon yang di usung Partai Politik dan Calon Independen. Di ikuti oleh 4 pasangan calon, dari 5 yang mendaftar 3 paslon di usung oleh Parpol dan 2 dari Independen, 1 tidak lolos karena tidak memenuhi syarat dukungan minimum.

Berkenaan dengan Riset Evaluasi Pilkada serentak ini Bawaslu Kota Probolinggo telah mengajukan Judul terhadap Bawaslu Jatim yang mana Judul tersebut telah di setujui oleh Semua Komisioner. (Humas)

Selengkapnya

Demokrasi, Pemilu dan Partisipasi Masyarakat

Siti Rakhmah saat memberikan materi tadarus pengawasan

probolinggokota.bawaslu.go.id – Tadarus Pengawasan sepanjang bulan ramadhan yang dilaksanakan oleh bawaslu RI senantiasa di ikuti oleh Bawaslu Kota Probolinggo, hal ini dilakukan untuk memberikan edukasi dan pembelajaran kepada masyarakat. Ini dapat di lakukan dengan melihat berita yang di buat oleh bawaslu di masing-masing kabupaten/kota. Pada kesempatan kali ini menjadi narasumber adalah Sitti Rakhmah (Bawaslu DKI Jakarta). Kegiatan ini di ikuti oleh Staff Divisi Pengawasan.

Sitti Rakhmah dalam paparannya menjelaskan bahwa perlu adanya peran masyarakat untuk melengkapi tatanan demokrasi.

“Peranan masyarakat dalam tahapan pemilu sangat dibutuhkannya masukan terkait perencanaan program dan anggaran agar efektif dan efisien, penyusunan peraturan pelaksanaan undang-undang melalui uji publik.” Ungkapnya Via Daring.

Selain itu dia juga menambahkan agar masyarakat memastikan diri, keluarga dan warga setempat memenuhi syarat terdaftar dalam DPS dan DPT, yang tidak berhak memilih dicoret dari DPS dan DPT, dibawah 17 tahun/belum menikah, ganda/pindah domisili dan WNA serta anggota TNI/Polri.

Dia juga berharap agar masyarakat memberi masukan terhadap kredibilitas calon yang meliputi syarat administrasi, dukungan pencalonan perseorangan DPP, caleg mantan terpidana atau bukan dan masyarakat melaporkan segala bentuk pelanggaran di tiap tahapan pemilu seperti pada tahapan kampanye, pelaporan dana kampanye, masa tenang, dan pelanggaran pada masa pemungutan dan penghitungan suara serta aktif menjadi pemantau pemilihan baik pemilu maupun pilkada. (Humas)

Selengkapnya

Agus Riewanto : Hoax Sengaja Dibuat Untuk Menyesatkan Penerima Informasi

Agus Riewanto saat menjadi narasumber tadarus pengawasan

probolinggokota.bawaslu.go.id, Jum’at (8/5/2020) – Bawaslu Kota Probolinggo mengikuti Tadarus Pengawasan sepanjang ramadhan secara istiqomah, narasumber kali ini adalah Agus Riewanto  (Universitas Sebelas Maret)  dengan tema Penegakan Hukum Hoax dan Hate Speech dalam Pilkada. Pada kesempatan ini Agus mengungkapkan bahwa Hoax yang beredar di media sengaja di buat agar menyesatkan penerima informasi. Kegiatan ini di ikuti oleh Kordiv Pengawasan dan Staf Humas.

Pada kesempatan ini agus menjelaskan “Hoax atau berita bohong  sengaja di buat untuk di jual sebagai kebenaran akan tetapi hoax juga menyesatkan para penerima informasi dan berita hoax ini merupakan berita yang tidak mempunyai sumber dan dasar.” ungkapnya Via Daring.

Hate Speech atau Ujaran Kebencian di tujukan untuk orang atau kelompok yang tujuannya untuk mendiskriminasi dan tujuan tertentu lainnya sehingga merugikan pihak lain.

Dia  juga menambahkan tentang bagaimana pentingnya peran Sosial Media di Indonesia, karena tidak dapat di pungkiri bahwa Sosial Media ini merupakan tempat penyebaran Hoax dan Hate Speech paling cepat.

“Dalam Pilkada Hoax dan Hate Speech selalu ada dalam setiap tahapan.” Jelas Dosen asal Universitas Sebelas Maret tersebut.

Lebih jelas lagi Agus menyebut beberapa motif yang menjadi alasan adanya Hoax atau Hate Speech “Motif Hoax dan Hate Speech dalam Pilkada adalah ingin menjadi orang pertama dalam share berita, membantu dan menyelamatkan orang lain, ideologis dan ekonomi.” Tutupnya. (Humas)

Selengkapnya

Sri Nuryanti : Tiga Opsi Penundaan Penundaan Pilkada ditengah Pandemi Covid- 19

Sri Nuryanti saat menyampaikan Tadarus Pengawasan

probolinggokota.bawaslu.go.id, Jum’at (8/5/2020) – Tadarus Pengawasan sepanjang ramadhan yang dilaksnakan oleh Bawaslu RI tetap istiqomah di ikuti oleh Bawaslu Kota Probolinggo pada Materi ini adalah Sri Nuryanti (LIPI) dengan tema Kampanye dan pengawasan Calon Kepala Daerah di Tengah Wabah Covid-19 serta Penegakan Hukum terhadap Hoax dan hate speech  terhadap masa Penundaan Pilkada 2020. Pada Kesempatan ini Bawaslu Kota Probolinggo di ikuti Oleh Staff Humas.

Sri Nuryanti dalam kegiatan Daring tersebut menyampaikan  “Dengan adanya Covid-19 KPU mengusulkan  (3) tiga  opsi pelaksanaan pilkada serentak yang akan di selenggarakan tanggal 23 September 2020. Karena wabah Covid-19, kita akan berupaya mencari tahu kapan Pandemi ini akan berakhir.” Ungkap Sri.

Langkah ini merupakan kesadaran KPU untuk mengantisipasi hal tersebut dan juga harus menyesuaikan  jadwa pelaksanaan tahapan nantinya, segi teknis atau peraturan-peraturan yang mengikutinya.

Sri menambahkan “Dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RPD) antara  KPU, Mendagri dan DPR  tentang penundaan Pilkada 2020 terdapat tiga opsi penundaan.  Pertama,  pelaksanaan Pemungutan Suara akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020. Diawali dengan kampanye pada tanggal 11 September 2020 hingga 5 Desember 2020 (86 hari). Kedua dilaksanakan pada tanggal 17 September 2020 dengan kampanye dimulai 14 November hingga 13 Maret 2021 (120 hari). Terakhir, dilaksanakan pada tanggal 29 September 2021 dengan kampanye dimulai tanggal 24 Mei-25 September 2021 (125 hari).Perubahan jadwal kampanye tentunya akan berpengaruh pada masa pelaksanaan masa kampanye.” Tambah Sri.

Ini adalah rencana tahapan kampanye terpanjang pada pelaksanaan Pilkada yang pernah ada. Dalam hal ini penyelenggara kampanye dimana KPU harus menjamin bahwa seluruh kegiatan kampanye berjalan lancar dengan mengikuti intruksi pemerintah. Khususnya Sosial Distancing dan mempersiapkan SOP Protokol Pencegahan dan Penyebaran covid 19.

Sri bergarap hal-hal tentang penyesuaian ini tidak mempengaruhi dari efisiensi dalam persaingan Demokrasi itu sendiri. Namun juga dapat menghindari fenomena Money Politic yang terkait dalam kegiatan Sosial nantinya. (Humas)

Selengkapnya

Ferry Daud Liando : Masih Tingginya Angka Korupsi Yang Di Lakukan Legislati dan Eksekutif

Foto : Istimewa

probolinggokota.bawaslu.go.id – Ferry Daud Liando menyatakan saat ini disuguhkan dengan begitu tingginya angka Korupsi baik yang dilakukan Kepala Daerah dan Anggota legislatif. Produk politik anggota DPR masih banyak mendapat sorotan masyarakat karena kwalitas dan efektifitas suatu Undang- Undang itu tidak maksimal, hal ini dia sampaikan di Tadarus Pengawasan pada Selasa (5/5/2020) yang di ikuti oleh Kordiv Pengawasan dan satu Staff.

Dalam paparannya ia menyampaikan banyaknya daerah yang masuk dalam zona dengan tingkat Korupsi tinggi dan ini mendapat catatan yang tidak baik dimata masyarakat.

“Data dari Ombudsman banyak daerah yang zona merah dan kuning artinya pelayanan pemerintah daerah masih sangat buruk di mata masyarakat. Apa yang menjadi persoalan isu tadi ? ada beberapa faktor, terutama faktor penyelenggara yang berasal dari produk Pemilu dan Pilkada.” Ungkapnya.

Dia juga menambahkan Undang-Undang kita itu tidak begitu ketat soal merumuskan kriteria dan syarat menjadi anggota Parpol, semua menyatakan berhak untuk menjadi calon. Jika ada syarat yang begitu ketat, jadi banyak yang mempersoalkan, katanya melanggar HAM dan lain sebagainya. Undang-Undang kita belum bisa mengatur begitu ketat siapa yang tepat untuk menjadi seorang Politisi, siapa orang yang tepat untuk menjadi pejabat publik.

Lebih jelas menurutnya Parpol dikatakan sehat itu bila ada akreditasi untuk parpol dan sertifikasi untuk anggota. Semakin baik nilai akreditasi, semakin luas papol mendapatkan hak-haknya dan kesempatan negara untuk memberikan subsidi atau bantuan. Organisasi parpol yang dapat mengikuti Pemilu itu adalah parpol yang sehat, kelembagaan adil dan transparan dalam mengambil keputusan. (Humas)

Selengkapnya

Tata Kelola dan Pengawasan Pemilu Dalam Situasi Krisis dan Darurat

Foto : Istimewa

probolinggokota.bawaslu.go.id – Sama seperti hari sebelumnya Bawaslu Kota Probolinggo senantiasa Istiqomah mengikuti tadarus pengawasan, hal ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat umum. Pada kesempatan ini Narasumbernya adalah Aditya Perdana (PUSKAPOL UNIVERSITAS INDONESIA) dengan tema Tata Kelola dan Pengawasan Pemilu dalam Situasi Krisis dan Darurat, pada Rabu (6/5/2020) yang di ikuti oleh Staff Divisi Pengawasan.

Pada kesempatan kali ini dia menjelaskan bahwa pemilu sebagai sarana demokrasi bagi warga negara dan memiliki tata kelola yang juga memperhitungkan resiko yang mana terjadi pada masa pandemi saat ini.

“Situasi darurat hadir dan tentu mengganggu proses dan tahapan yang berlangsung, tata kelola pemilu merupakan sebuah siklus atas pengelolaan tahapan-tahapan kepemiluan yang melibatkan interaksi antar para pemangku kepentingan di dalam kepemiluan.” Ungkapnya Via Daring.

Dia juga menyatakan bahwa Situasi darurat dalam pemilu membutuhkan SOP atau Rencana Cadangan, membutuhkan tindakan cepat dalam keputusan politik, pilihan di luar rencana seperti modifikasi, penundaan dan pembatalan. Pandemic Covid-19 adalah tantangan dan juga peluang, pertimbangan untuk mendesain SOP dan Contingency plan pada pemilu yang akan datang.

Lebih jelas menurut Aditya “Dalam Teknis Kepemiluan perlu adanya Perpu sebagai landasan hukum Pilkada 2020 untuk dilanjutkan atau ditunda, perlunya kepastian anggaran, adanya status PSBB yang harus dicabut oleh pemerintah pusat, mengkalkulasi tahapan pemilu berdasarkan kesepakatan politik dan menghitung ulang kebutuhan berdasarkan protap Kesehatan.” Tutupnya.

Selengkapnya

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pilkada

Awaluddin Umbola saat mengisi tadarus pengawasan

probolinggokota.bawaslu.go.id – Tadarus Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI secara konsisten di ikuti ikuti Bawaslu Kota Probolinggo. Kali ini yang menjadi Narasumber adalah Awaluddin Umbola (Bawaslu Sulawesi Utara), pada kesempatan ini dia menjelaskan Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pilkada dan di ikuti dari Bawaslu Kota Probolinggo Staff Penindakan Pelanggaran pada Kamis (7/5/2020) Secara Daring.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa hari ini merupakan sesi kedua dalam Tadarus Pengawasan. Mengacu pada perbedaan penanganan pelanggaran antara Pemilu 2019 dengan Pilkada 2020 yang perlu banyak dikaji lagi, hal ini disebabkan dalam penanganan pemilu melalui adjudikasi ada dua yakni sengketa proses dan pelanggaran administratif. Sedangakn dalam pilkada hanya menangani penyelesaian sengketa proses.

Umbola dalam peraturan baru ini menjelaskan bahwa panwascam mendapatkan mandat dan hak untuk memnuhi proses menyelesaikan sengketa.

 ”Karena jika terdapat perselisihan oleh dua atau lebih partai politik di wilayah yang berbeda dalam satu tahapan yang sama dan apabila jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota tidak mampu menyelesaikan karena wilayah yang luas maka bisa memberikan mandat kepada panwascam untuk melakukan mediasi dan koordinasi dalam pembuatan berita acara untuk diteruskan pada Bawaslu Kabupaten/Kota.” Ungkapnya.

Dalam kesempatan itu juga dia menyebut para pihak yang yang terlibat dalam sengketa antara lain Penyelenggara (Baca : KPU, Bawaslu), Parpol dan Bacalon Eksekutif dan Legislatif.

Masih menurut Umbola bahwa upaya hukum setelah putusan Bawaslu Kabupaten/Kota atau Provinsi yaitu adanya koreksi ke Bawaslu RI,  banding ke PTUN hanya berkaitan dengan verifikasi parpol peserta pemilu, penetapan DCT(Daftar Calon Tetap) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan penetapan Pasangan Calon. (Humas)

Selengkapnya

Angel Berita Jadi Fokus Utama Di Ngabuburit Season II

probolinggokota.bawaslu.go.id, Rabu (6/5/2020) – Bawaslu Jawa Timur adakan Ngabuburit Online untuk kedua kalinya, berbeda dengan sebelumnya tatap muka hari ini masuk pada bagaimana Tekhnik Menentukan Angle Berita. Kali ini Bawaslu Jatim menghadirkan Narasumber dari Kordiv Humas dan Hubal Bawaslu Jawa Tengah Rofiudin yang di ikuti oleh PJ Kehumasan Se-Jatim beserta Staff Humas.

Pada kesempatan itu Rofi sapaan akrabnya menyampaikan dalam membuat berita harus berdasarkan pada, Faktual, Aktual dan akurat. Berita itu tidak mengandung unsur hoax dan benar terjadi.

“Menulis berita harus berdasarkan Faktual, Aktual atau yang sedang topik pembicaraan dan akurat.” Ungkap Rofi Via Zoom.

Rofi juga menambahkan bahwa dalam pembuatan berita judul harus padat dan ringkas, langsung kepada point pembahasan maksimal 8 kata dan berita tersebut berdampak kepada semua orang.

Senada dengan Rofi, Nur Ellya Anggraini Selaku Kordiv Humas Hubal Bawaslu Jatim menyampaikan “60 persen keberhasilan tulisan itu ditentukan oleh Angle atau sudut pandang.” Pungkasnya.

Elly menambahkan untuk membuat tulisan yang baik dan solid juga harus membuat rumusan anggle tulisan agar nanti nanti berita yang akan dibuat terfokus pada topik yang sedang terjadi dan dalam satu tulisan satu sudut pandang,  jadi berita tersebut tidak kabur. (Humas)

Selengkapnya

Alwan Ola Riantobi : Pentingnya Peran Millenial Dalam Pilkada Dimasa Pandemi

probolinggokota.bawaslu.go.id – Alwan Ola Riantobi Koornas JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat)  menyatakan bahwa di era digital ini peran millenial sangat tinggi juga mempunyai kepedulian lebih terhadap Demokrasi dan politik di negeri ini, hal ini dia sampaikan dalam  acara Tadarus Pengawasan pada  Senin (4/5/2020) Via Daring. mengikuti secara Daring Bawaslu Kota Probolinggo Kordiv Pengawasan dan satu orang Staff.

Menurutnya di tengah mewabahnya pandemi ini penggunaan  tekhnologi sangatlah dibutuhkan, dimana kebanyakan besar penggunaan teknologi di kuasai oleh kaum Millenial. Maka sudah tepat kegiatan yang sifatnya Daring di ikuti oleh orang yang melek akan teknologi, keterlibatan anak muda untuk berdemokrasi dan berpolitik sesuai dengan persentase penguasaan teknologi yang di dominasi oleh anak muda.

“Milenial sangat dekat dengan era digital, mempunyai kepedulian politik, maka keterlibatan  milenial menjadi penting. Generasi milenial atau biasa disebut generasi Y adalah mereka yang lahir diatas tahun 1980-an. Mereka yang terdengar sering dikaitkan dengan generasi teknologi. Jumlahnya sekitar 70-80 juta pemilih dari 193 juta pemilih atau 35%-40%. Generasi ini aktif dalam medsos, literasi digital sangat tinggi tapi literasi bukunya rendah dan memiliki karakter yang apolitis.” Ungkapnya.

Alwan juga menambahkan bagaimana peran millenial dalam pelaksanaan pilkada di masa pandemi ini ” Pada masa Covid-19, berdampak pada proses pelaksanaan tahapan pilkada 2020. Memberikan sebuah kesadaran akan diskursus proses demokrasi dalam hal ini tahapan pilkada harus sudah mulai bertransformasi pilkada yang konvensional menuju pilkada yang berbasis digital.”

Lantas bagaiamana era konvensional menuju era digitalisasi ? dalam kesempatan terahir ia menyebut hal itu bisa terealisasi dimulai dari tahapan verifikasi pencalonan, pendataan pemilihm kampanye, dan pemungutan dan penghitungan suara secara E-voting. Proses transformasi akan menjadikan pilkada kita akan lebih hemat secara biaya dan sebagai bentuk mitigasi dalam kegalauan di masa pandemic ini. ( Humas)

Selengkapnya

Pemilu 2019

WhatsApp-Image-2020-01-26-at-18.02.08-2

WhatsApp-Image-2020-01-21-at-23.00.04

WhatsApp-Image-2020-01-19-at-07.20.35

Alamat Surat

Alamat

Jl. Ahmad Yani No.35, Kel. Sukabumi, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67219.

Instagram

BAWASLU KOTA PROBOLINGGO

Selengkapnya

BAWASLU KOTA PROBOLINGGO

Selengkapnya

BAWASLU KOTA PROBOLINGGO

Selengkapnya

Email

085218102626

Telepon/Hp (WhatsApp)

bawaslukotaprobolinggo@gmail.com

Twitter

probolinggokotabawaslu

Facebook Fanspage

©Bawaslu Kota Probolinggo 2020