Reses Komisi 2 DPR RI di Jatim, Begini Masukan Bawaslu dan KPU Kota Probolinggo

PROBOLINGGO – Bawaslu dan KPU Kota Probolinggo duduk bersama dengan Anggota Komisi ll DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Aminurokhman sebagai mitra di Aula KPU Kota Probolinggo pada Jumat (23/4/2021). Pertemuan ini merupakan bagian dari Reses Dapil Jatim II masa persidangan IV Tahun 2020/2021 yang dimaksudkan untuk menyerap aspirasi penyelenggara Pemilu dan Pilkada di tingkat daerah.

Dalam sambutannya Ketua KPU Kota Probolinggo sebagai tuan rumah mengapresiasi serap aspirasi yang dilakukan Komisi II DPR RI Aminurokhman. “Kami tengah melakukan persiapan menyusun tahapan Pilkada dan Pemilu 2024, di antaranya membahas perencanaan dan anggaran, Simulasi yang dibuat oleh KPU RI, antara Pemilu dan Pilkada banyak mengalami irisan yang luar biasa” katanya.

Dalam Kesempatan ini, Ketua Bawaslu Kota Probolinggo Azam Fikri menghaturkan  jika fasilitas sarana dan prasarana di daerah masih kurang mendapat perhatian, “Sampai saat ini Kantor Bawasu Kota Probolinggo masih sewa. Kami sudah melakukan komunikasi dan audiensi dengan pemerintah Kota Probolinggo untuk permohonan gedung kantor yang tidak difungsikan, milik asset Kota Proboinggo dapat dihibahkan ke Bawasu Kota Probolinggo,” ungkapnya.

“Berikutnya, masalah regulasi pelaksanaan pilkada dan pemilu yang ada perbedaan antara PKPU dan Perbawaslu sehingga sering terjadi gesekan disitu. Harapannya melalui Reses ini aspirasi kami dapat ditampung,”pungkasnya. 

Setelah mendengar masukan dari KPU dan Bawaslu, Mantan Walikota Pasuruan periode 2009-2014 tersebut mengatakan,“Dinamika poitik ini banyak mengalami pergeseran , kami sudah upayakan memformulasi kembali bahwa pemilu ini perlu tupoksi yang sehat dengan adanya keseimbangan. Problem teknis yang ada akan dicarikan formula sederhana yang tidak ada beban administrasi yang rumit,”ungkapnya.

 Aminurokhman mengakui fakta yang ada bahwa sarana dan prasarana KPU maupun Bawaslu selama ini perlu diperhatikan Pemerintah terutama masalah anggaran, “Wajib difasiitasi segala hal yang menjadi tupoksinya. Pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana yang proposional dan representative sebagai institusi Negara, “tutupnya (IRA/Humas)