Susun Laporan Hasil Pengawasan Vermin Keanggotaan Parpol, Bawaslu Jatim Adakan Rakor

MALANG - Bawaslu Kota Probolinggo mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024. Kegiatan diselenggarakan oleh Bawaslu Jawa Timur bertempat di Kantor Bawaslu Kota Malang.

Kegiatan diikuti oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se Jawa Timur yang dilaksanakan selama tiga hari. mulai hari Rabu (07/09/2022) hingga hari Jumat (09/09/2022). Hadir juga dari Bawaslu Jatim Tim Fasilitasi beserta jajaran Komisioner Bawaslu Jawa Timur. Peserta yg hadir dari Bawaslu Kota Probolinggo sendiri diantaranya Azam Fikri sebagai pengarah tim fasilitasi, Samsun Ninilouw sebagai penanggung jawab tim fasilitasi, dan Bayu Rizky sebagai Ketua tim fasilitasi.

Tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi telah diawasi secara melekat oleh Bawaslu. Untuk itu, Bawaslu se-Jatim mengidentifikasi permasalahan potensi pelanggaran hingga sengketa, evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik pada Pemilu 2024. Anggota Bawaslu Jatim, Purnomo Satrio Pringgodigdo menekankan kepada Pengawas Pemilu se-Jatim untuk membaca dan menganalisa secara detail antara aturan dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan.

"Sebagai pengawas Pemilu maka kita harus lebih cermat, detail dan bijak dalam membaca Undang-Undang, peraturan, sampai dengan pedoman teknis untuk mengidentifikasi apa saja bagian yang menjadi fokus pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota, lalu bagaimana KPU melakukan verifikasi administrasi. Ini harus kita cermati detailnya dengan baik", jelas Purnomo.

Anggota Bawaslu Jatim, Aang Kunaifi turut menyampaikan "Pentingnya menyamakan persepsi dan tindakan antara pengawas pemilu di 38 Kabupaten/Kota se-Jatim dalam pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Pengawas pemilu yang dilengkapi dengan Form A harus memperhatikan akurasi dengan baik serta diharapkan koordinasi antara Kabupaten/Kota penting dilakukan secara intensif", pungkasnya. (BRP/Humas)