Simposium Pengawasan : Multi Pendekatan Cegah Politik Uang

probolinggokota.bawaslu.go.id – Kamis (21/5/2020) Bawaslu Kabupaten Sidoarjo mengadakan Simposium Pengawasan dengan tema Format Pencegahan dan Penindakan yang Efektif Terhadap Politik Uang dalam Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan ini di  ikuti oleh Pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jatim, Bawaslu Kota Probolinggo dihadiri oleh Samsun Ninilouw selaku Kordiv Hukum Penindakkan dan Penyelesaian Sengketa.

Acara di buka oleh Moh. Amin Ketua Bawasliu Jawa Timur, dengan menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya, diantaranya, Aang Kunaifi (Kordiv Pengawasan Bawaslu Jawa Timur), H. Aminurrokhman (Anggota Komisi II DPR RI), dari unsur akademis Prof. Dr. H. Mas’ud, Prof. Dr. H. Gempur Santoso.

Dalam perjalanannya Politik uang dalam Pemilu maupun Pilkada tidak hanya dapat dilihat dari satu sudut saja, Bawaslu Sidoarjo mengadakan simposium lewat daring dengan format pencegahan dan penindakkan yang efektif terhadap politik uang dalam Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Sidoarjo.

Simposium kali ini membedah akar politik uang mulai dari regulasi, penegakkan hukum, kultur masyarakat, dan relasi kuasa antara penyelenggara dengan peserta Pemilu.

Dalam kesempatan ini Rahmad Muhajirin menyampaikan “Dilihat dari segi penegakkan hukum, salah satu upaya mengatasi problem politik uang perlu penegakkan hukum Pemilu yang kuat. Posisi Bawaslu di Gakumdu masih lemah, untuk itu perlu peradilan khusus Pemilu untuk perbaikan Pemilu di masa yang akan datang.” Ungakpnya melalui Daring.

Dalam kesempatan yang sama dari unsur akademis Prof. Mas’ud Said mengatakan  “Perlu pengawasan yang lebih ketat terhadap politik uang dan pendidikan pemilih kepada masyarakat.” Ungkapnya

Hal sama juga disampaikan oleh Prof. Guntur Santoso bahwa “Bawaslu harus kuat, tidak hanya bekerjasama dengan stekholder, Bawaslu juga harus bekerja sama dengan tokoh agama untuk melakukan pencegahan, jangan hanya pendekatan saja untuk pencegahan politik uang, tetapi bekerja sama dengan tokoh agama untuk melakukan pencegahan.”  ujar Prof. Guntur. (Humas)