Jajaran Bawaslu Kota Probolinggo Simak Peer Learning Volume 8: Angkat Tema Akuntabilitas Keuangan

Kota Probolinggo – (Bawaslu Kota Probolinggo) — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur kembali menggelar kegiatan Peer Learning Volume 8 dengan mengangkat tema “Penguatan Kelembagaan melalui Akuntabilitas Keuangan”, pada Senin (13/10) secara daring. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Bawaslu Kota Blitar, serta diikuti oleh jajaran Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Rusmi Fahrizal Rustam, menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada serentak.

“Acara ini digelar untuk memperkuat pemahaman terkait tata kelola keuangan yang baik dan benar. Jangan sampai di masa depan, dalam pelaksanaan Pilkada di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, muncul persoalan administratif akibat ketidaktertiban ataupun manipulasi,” tegas Rusmi.

“Kita harus lebih berhati-hati. Setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Jangan sampai uang negara tidak membawa keberkahan karena digunakan secara tidak akuntabel,” tambahnya.

Senada dengan itu, Dewita Hayu Shinta Anggota Bawaslu Provinsi Jatim menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan mencerminkan kualitas kinerja sebuah lembaga. Ia menekankan pentingnya membedakan antara responsibility dan accountability.

“sebagai contoh, banyak orang merasa sudah responsible karena membawa semua bukti selama perjalanan dinas. Tapi belum tentu itu accountable. Bisa jadi bukti-bukti tersebut tidak benar secara substansi,”ujarnya.

Dewita juga mengajak seluruh peserta untuk bersama-sama belajar menyusun laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang benar dan lengkap.

Sementara itu, Nur Ellya Anggraini Anggota Bawaslu Provinsi Jatim menutup sesi pembukaan dengan menyampaikan bahwa Peer Learning kali ini merupakan yang terakhir dalam Volume 8, bertepatan dengan selesainya pemeriksaan oleh BPK pada hari yang sama.

“Rabu nanti BPK akan menyampaikan hasil pemeriksaannya. Semoga tidak ada temuan. Kita semua sudah menggunakan sistem cashless,”ungkapnya.

“Tahun 2025 ini banyak perubahan dalam regulasi, jangan bosan membaca PMK karena tiap tahun bisa berubah. Akuntabilitas bukan hanya soal SPJ di atas kertas, tapi tentang kepercayaan,” tegas Nur Ellya.

“Mari kita lihat paparan dari Bawaslu Kota Blitar. Bila itu bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, maka patut untuk dijadikan contoh oleh Bawaslu kabupaten/kota lainnya.” harapnya kemudian.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat integritas dan akuntabilitas seluruh jajaran Bawaslu se-Jawa Timur, khususnya dalam pengelolaan keuangan menjelang dan selama pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada mendatang. (Ivone/Humas)