Hadiri Morning Talk KPU, Azam Tekankan Dua Hal Ini
|
Penyelenggara pemilu semakin giat menyambut tahapan Pemilu yang akan dimulai Juni 2022 mendatang. Ketua Bawaslu Kota Probolinggo, Azam Fikri mengungkapkan perlunya memberikan salinan dokumen secara lengkap dalam pendaftaran dan verifikasi partai politik kepada Bawaslu. Hal ini sampaikan dalam Morning Talk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo, Rabu (18/05/2022).
“Langkah Bawaslu dalam menghadapi Pemilu 2024 yaitu melakukan evaluasi di tiap tahapan pada Pemilu 2019 lalu, khususnya saat pendaftaran partai politik mendapati kendala yaitu tidak mendapatkan salinan dokumen pendaftaran untuk kami verifikasi faktual di lapangan, serta kiranya kami diberikan akses untuk login ke SIPOL dan SILON milik KPU untuk melakukan proses pengawasan.” tuturnya ditujukan pada partai politik dan KPU.
Sebagai informasi, ungkapan yang diutarakan oleh Azam fikri berdasarkan dengan Perbawaslu No 3 tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu dengan cara mendapatkan salinan dokumen persyaratan dan akses ke dalam sistem informasi Partai Politik dan dan memeriksa kesesuaian data salinan dokumen yang dimasukkan ke dalam sistem informasi Partai Politik dengan dokumen persyaratan yang diserahkan Partai Politik calon peserta Pemilu pada saat pendaftaran.
Masih menurut Azam, Bawaslu merupakan mitra dari KPU, Dispendukcapil dan Instansi terkait serta Partai Politik sehingga Bawaslu gandeng bersama-sama antara penyelenggara dan peserta Pemilu.
”Bawaslu bukan lagi jadi momok yang ditakuti atau dihindari oleh peserta Pemilu, namun jalinlah komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan kami agar meminimalisir terjadi pelanggaran,” jelasnya
Sementara itu, Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri mengutarakan prinsip KPU bahwa tidak akan menutup kesempatan kepada peserta Pemilu untuk menjalin komunikasi bila ada permasalahan. Menurutnya, hal yang perlu dipersiapkan oleh partai politik adalah SDM yang memumpuni dan manajerial partai politik yang baik. (IRA/Humas)