Dewi : "Perempuan Hadir Karena Dibutuhkan dalam Membangun Organisasi Bawaslu Adil Gender"
|
Malang - Perempuan hadir karena dibutuhkan dan memang harus dihadirkan. Adanya perempuan di lembaga Bawaslu sangat dibutuhkan bukan membuat beban. Kekuatan perempuan muncul ketika dilecehkan dan diremehkan maka diperlukan review regulasi internal tentang tata kelola organisasi yang masih bias gender, pengarusutamaan gender dalam penganggaran, program kerja dan penguatan kapasitas pengawas pemilu serta rancang pengawasan partisipatif berperspektif gender. Hal ini beliau sampaikan saat mengisi acara bertajuk Peran Perempuan dalam Penguatan Kelembagaan: Membangun Organisasi Bawaslu Adil Gender, di Malang, Jum’at 6 Nopember 2020.
Lanjut menurut Dewi, upaya menegakkan kesetaraan gender bisa dilakukan sejak pembentukan pengawas pemilu.
“Perlu diperhatikan jumlah tim seleksi perempuan dan penguatan perspektif afirmasi dalam seleksi pengawas perempuan. Karena pengawas perempuan di Indonesia masih belum memenuhi kuota. Bawaslu provinsi hanya 21% (40 dari 188 orang), dan Bawaslu Kabupaten/Kota 16% (318 dari 1.914 orang),” terangnya.
Meski jumlahnya sedikit, Dewi berharap pengawas perempuan mampu menjawab setiap tantangan dengan prestasi.
“Saat sudah menjadi pengawas, maka perempuan harus menjalankan kewajiban, tugas dan kewenangan sesuai peraturan, menjaga kode etik dan perilaku, siap menghadapi segala resiko pekerjaan, mampu berbagi waktu dalam kewajiban pekerjaan dan tanggung jawab dalam keluarga,” pungkasnya
Sementara itu Moch Amin Ketua Bawaslu Jawa Timur menyampaikan, “Kegiatan ini untuk penguatan SDM perempuan dilingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur agar mampu berkompetisi dengan sehat, hadirnya perempuan di kelembagaan Bawaslu menjadikan Lembaga Bawaslu penuh warna dengan ide-idenya dan peran-perannya.”ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Eka Rahmawati Anggota Bawaslu Jatim turut menyampaikan, “Bukan hanya peningkatan kapasitas SDM saja yang diperlukan, review regulasi internal dalam gender, advokasi anggaran dalam kebutuhan perempuan dan rancangan pengawasan berbasis perempuan.”tutupnya. (Il/Humas)