Bawaslu Kota Probolinggo Gandeng IPNU-IPPNU Perkuat Pengawasan Partisipatif dan Jangkau Pemilih Pemula

Kota Probolinggo – (Bawaslu Kota Probolinggo) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Probolinggo menerima audiensi oleh Pengurus dan anggota Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) serta Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kota Probolinggo pada Jumat, 21 November 2025. Pertemuan yang berlangsung di kantor Bawaslu ini difokuskan untuk membangun sinergi dalam pengawasan partisipatif dan menjawab tantangan demokrasi, terutama di kalangan generasi muda.

Dalam sambutan pembukaannya, Ketua Bawaslu Kota Probolinggo, Johan Dwi Angga, menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan kontribusi IPNU-IPPNU yang telah turut serta dalam pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya. 

“Harapan kami, teman-teman terus aktif menjadi pengawas partisipatif untuk menjaga kredibilitas proses demokrasi kita,” ujarnya.

Diskusi yang dimoderatori oleh Ahmad Hasan berlangsung interaktif. Ketua IPNU Kota Probolinggo, Arif, yang hadir bersama sejumlah anggotanya dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan santri, menyampaikan tujuan kehadiran mereka. “Kami berharap dapat membawa ilmu dari pertemuan ini untuk dibagikan kepada rekan-rekan IPNU-IPPNU lainnya,” tambah Inez, salah satu perwakilan.

Sesi sharing diawali dengan pertanyaan dari Arif mengenai peran yang dapat dioptimalkan oleh pemilih pemula. Menanggapi hal ini, Putut Gunawarman Fitriana dari Bawaslu memaparkan sejumlah langkah konkret. “Kami telah menindaklanjuti inklusi data pemilih pemula melalui sistem PPDB dan aktif melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Materinya mencakup pendidikan demokrasi, kepemiluan, serta bahaya money politik yang rentan disalahpahami Gen Z,” jelas Putut.

Moderator, Ahmad Hasan, menambahkan pentingnya pendekatan yang sesuai dengan karakteristik generasi muda. 

“Kita mudah masuk ke dunia mereka jika mengikuti cara mereka. Gen Z adalah kelompok pemilih terbesar pada pemilu mendatang. Terlebih dengan isu hangat seperti putusan MK yang membedakan pemilu nasional dan lokal, kami butuh masukan dari rekan-rekan IPNU-IPPNU,” tandasnya.

Isu lain yang mengemuka adalah tantangan penyebaran hoaks di media sosial. Seorang anggota IPNU menanyakan langkah Bawaslu dalam mengontrol informasi palsu tersebut. Putut menegaskan bahwa kewenangan Bawaslu dibatasi oleh undang-undang. “Oleh karena itu, kami mengajak masyarakat, termasuk kader IPNU-IPPNU, untuk berperan aktif sebagai pengawas partisipatif yang dapat melaporkan temuan hoaks,” jawabnya.

Sebagai bentuk inovasi pendekatan, Johan Dwi Angga mengingatkan bahwa Bawaslu Kota Probolinggo memiliki program podcast. “Kami membuka peluang kolaborasi atau meminjamkan sarana podcast ini untuk kegiatan edukasi kepemiluan bersama IPNU-IPPNU,” ucapnya.

Audiensi ditutup oleh moderator dengan harapan agar kerja sama antara Bawaslu dan IPNU-IPPNU dapat terus terjalin dengan baik, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan demokrasi, khususnya dari elemen muda Nahdlatul Ulama. (Meli/Humas)