Bawaslu Jatim Fokuskan Pendidikan Komunitas dan Forum Warga pada Program Partisipasi Masyarakat

Banyuwangi – Dengan dasar menilai kualitas dan efektivitas kegiatan partisipasi masyarakat serta  mengevaluasi kerja sama antar lembaga se-Provinsi Jatim, Bawaslu Provinsi Jawa Timur menggelar pertemuan secara tatap muka guna mengevaluasi program partisipasi masyarakat bertempat di Aula Minak Jinggo Kabupaten Banyuwangi pada Jumat (4/10). Giat ini dihadiri oleh 80 orang peserta yang terdiri Koordinator Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat beserta staf.

Berbicara  tentang kegiatan partisipasi masyarakat bagaimana mendapatkan hasil optimal dan mempunyai dampak yang luas dan sistematis berjangka panjang. Hasilnya itu mempunya  impact yang luas, sistematis, berjangka panjang, ini menjadi koridor kita secara moral dan politik.

Demikian disampaikan oleh Eka Rahmawati, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jatim, dalam Rapat Evaluasi Kinerja Program Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jatim

Lebih lanjut, Eka mengingatkan pengawas Pemilu se-Jawa Timur tidak melakukan kegiatan yang sifatnya seremonial saja, tidak berdampak jangka panjang, dan tidak punya daya ungkit terhadap tujuan membangun gerakan pengawasan partisipatif. Menurutnya, perlu lebih banyak kegiatan yang langsung menyasar dan berdampak pada komunitas sebagai pemanfaat Iangsung. 

“Kita akan memprioritaskan model pendidikan komunitas dan pembentukan Forum Warga, untuk membangun gerakan pengawasan partisipatif. Menyasar langsung ke masyarakat adalah investasi strategis, terbukti kader setempat yang kita latih telah banyak inisiatif mandiri dengan beragam aktivitas sosialisasi dimasyarakat. “pungkasnya.

Diskusi yang berlangsung dalam rapat dua hari ini selain mendiskusikan tentang program sosialisasi dan pendidikan masyarakat jelang Pilkada terutama di tahapan yang sedang berjalan, pengelolaan kerjasama (MoU/MoA) dan pusat pendidikan kader pengawasan, evaluasi ini juga dimaksudkan untuk menyeragamkan pemahaman dalam rangka perencanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk tahun anggaran 2025. (Ivone/Humas)