Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono Kunjungi Bawaslu Kota Probolinggo: Dorong Penguatan Kelembagaan dan Kinerja Progresif

Kota Probolinggo – (Bawaslu Kota Probolinggo) — Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Totok Hariyono, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Bawaslu Kota Probolinggo dalam rangka menghadiri acara Penguatan Kelembagaan yang digelar pada Jumat, 10 Oktober 2025 di Bale Hinggil, Kota Probolinggo.

Sebelum menghadiri acara utama, Totok menyempatkan diri berdialog dengan jajaran Sekretariat Bawaslu Kota Probolinggo. Dalam arahannya, Totok menekankan pentingnya peningkatan kinerja secara progresif, terutama di luar masa tahapan pemilu.

“Kerja-kerja non-tahapan justru lebih berat dibandingkan saat tahapan. Karena itu, saya harap seluruh staf, baik yang berstatus PPPK maupun PNS, tidak boleh ada kecemburuan. Semuanya sama, sama-sama punya tanggung jawab besar,” tegas Totok.

Totok juga mendorong agar Bawaslu Kota Probolinggo lebih aktif menjalin komunikasi dan interaksi dengan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan organisasi kepemudaan (OKP), melalui kegiatan non-formal di seluruh kecamatan.

“Lakukan pemetaan wilayah secara menyeluruh. Bila kegiatan tidak ada anggarannya, kita datangi mereka langsung. Tetap harus ada Surat Tugas (ST) dan visum kegiatan,” jelasnya.

Dalam kunjungannya, Totok juga menekankan pentingnya diskusi strategis dengan kelompok masyarakat. Ia mendorong agar pertemuan dengan organisasi masyarakat bisa dilaksanakan secara rutin, di manapun tempatnya, termasuk di tingkat RT/RW, kelurahan, dan kecamatan.

Topik yang diangkat dalam diskusi strategis tersebut mencakup tiga isu penting yakni terkait Oligarki, Otoritarianisme dan Netralitas Aparat TNI/Polri – merujuk pada Putusan Nomor 136

Lebih lanjut, Totok mengusulkan adanya kebiasaan baru di internal Bawaslu untuk meningkatkan kapasitas SDM, yaitu dengan membaca dan membedah minimal satu buku setiap bulannya, yang kemudian didiskusikan secara bersama-sama.

“Kita harus jadi institusi yang kuat, bukan hanya dalam pengawasan tahapan, tapi juga dalam membangun budaya demokrasi yang sehat melalui pendekatan non-formal,” tutup Totok. (Ivone/Humas)