Lompat ke isi utama

Berita

Johan: Jangan Biarkan Tahapan Pemilu Lolos dari Pengawasan

Johan Bekali Forum Democraft pada Pendalaman Materi akhir pada Senin, (16/11/2026) di Aula KPU Kota Probolinggo

Johan Bekali Forum Democraft pada Pendalaman Materi akhir pada Senin, (16/11/2026) di Aula KPU Kota Probolinggo

Kota Probolinggo – (Bawaslu Kota Probolinggo) - Bawaslu Kota Probolinggo memperkuat kapasitas Kader Demokrasi melalui kegiatan pendalaman materi kepemiluan bersama “Forum Democraft” Siswa SMA/SMK/SLTA sederajat Kota Probolinggo, Senin (16/11/2026), bertempat di Aula KPU Kota Probolinggo. Kegiatan ini menghadirkan Ketua Bawaslu Kota Probolinggo, Johan Dwi Angga, sebagai salah satu narasumber bersama Anggota KPU Kota Probolinggo, Zainal Abidin dan Ilmiyah.

Dalam pemaparannya, Johan menekankan pentingnya pengawasan terhadap pembentukan badan ad hoc dan logistik pemilu sebagai bagian dari upaya menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, proses rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS harus berlangsung transparan, objektif, serta memperhatikan keterwakilan perempuan, independensi, dan rekam jejak calon penyelenggara.

Johan juga mengingatkan bahwa pengawasan tidak berhenti pada proses pembentukan penyelenggara, tetapi harus menjangkau seluruh tahapan pengelolaan logistik, mulai dari pengadaan, pencetakan, penyimpanan, penyortiran hingga pendistribusian. 

"Pengawasan terhadap badan ad hoc dan logistik menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan berintegritas," tegas Johan.

Selain materi dari Bawaslu, peserta mendapatkan pendalaman mengenai komunikasi publik dan mitigasi krisis pemilu yang disampaikan Zainal Abidin, serta tahapan pemungutan dan penghitungan suara oleh Ilmiyah. Ketiga materi tersebut memberikan pemahaman menyeluruh kepada peserta mengenai proses penyelenggaraan pemilu sekaligus potensi persoalan yang perlu diantisipasi.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Probolinggo berharap Kader Demokrasi tidak hanya memahami nilai dan mekanisme kepemiluan, tetapi juga mampu mengambil peran nyata dalam pendidikan politik dan pengawasan partisipatif. Para kader diharapkan menjadi pelopor demokrasi di lingkungan masing-masing serta mengajak masyarakat untuk aktif mengawal pemilu. (Ivone/Humas)

Sumber: Resi

Penulis: Ivone