Bawaslu Kota Probolinggo Perkuat Sinergi Lintas Instansi, Petakan Potensi Kerawanan Pemilu 2029 Sejak Dini

Kota Probolinggo – (Bawaslu Kota Probolinggo) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Probolinggo menggelar Rapat Koordinasi Fasilitasi Pengelolaan Layanan Hukum dalam Penyusunan dan Mitigasi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), Kamis (15/10/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bawaslu Kota Probolinggo tersebut melibatkan unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Kodim 0820 Probolinggo, serta kepolisian sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas instansi dalam mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi kerawanan menjelang Pemilu 2029.

Dalam sambutannya, Anggota Bawaslu Kota Probolinggo, Putut Gunawarman Fitrianta, menegaskan pentingnya mempersiapkan langkah pengawasan sejak dini, mengingat semakin dekatnya pelaksanaan tahapan Pemilu 2029. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui rapat koordinasi virtual bersama jajaran Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S), tahapan Pemilu berikutnya diperkirakan mulai berlangsung pada Februari 2027.

“Rasanya waktu berlalu begitu cepat. Kita baru saja menyelesaikan Pilkada 2024, namun saat ini sudah harus mempersiapkan diri menghadapi Pemilu berikutnya. Karena itu, koordinasi dan pemetaan potensi kerawanan harus dilakukan sejak sekarang,” ungkap Putut.

Sebagai langkah awal, Bawaslu Kota Probolinggo telah melaksanakan serangkaian koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari jajaran kepolisian, Kodim 0820, hingga jajaran Koramil. Koordinasi tersebut dilakukan melalui diskusi dan pengumpulan informasi kewilayahan sebagai bahan penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu.

Putut juga menyoroti adanya informasi dari sejumlah organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan mengenai dugaan praktik politik uang dalam proses pemilihan pengurus RT dan RW di Kota Probolinggo. Informasi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dalam pemetaan kerawanan demokrasi, meskipun masih memerlukan pendalaman dan verifikasi lebih lanjut.

“Informasi yang kami terima menjadi salah satu bahan untuk mengidentifikasi potensi kerawanan. Kami berharap adanya masukan dan analisis kewilayahan dari seluruh pihak agar langkah pencegahan dapat dilakukan secara tepat dan terukur,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan Kodim 0820 Probolinggo menyampaikan bahwa kondisi keamanan dan situasi politik di Kota Probolinggo secara umum masih kondusif. Meski demikian, berbagai potensi kerawanan tetap perlu diantisipasi melalui penguatan koordinasi dan pengawasan pada setiap tahapan Pemilu.

Sejumlah aspek strategis turut menjadi perhatian, di antaranya akurasi daftar pemilih, khususnya pemilih meninggal dunia, pindah domisili, serta anggota TNI dan Polri yang telah memasuki masa pensiun sehingga memperoleh hak pilih. Selain itu, tahapan pencalonan, kampanye, distribusi logistik, pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi suara, hingga penyelesaian sengketa juga dinilai memiliki potensi kerawanan yang perlu dimitigasi.

Perwakilan Kodim turut menekankan pentingnya menjaga netralitas ASN, TNI, dan Polri, serta mewaspadai praktik politik uang, penyalahgunaan bantuan sosial untuk kepentingan politik, penyebaran informasi bohong, isu SARA, dan potensi konflik antarpeserta maupun pendukung Pemilu.

Pengalaman dinamika Pemilu sebelumnya juga menjadi bahan evaluasi bersama agar setiap tahapan dilaksanakan sesuai ketentuan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Bakesbangpol Kota Probolinggo menyampaikan bahwa berbagai masukan dan hasil pembahasan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pimpinan sebagai bagian dari penguatan sinergi antar lembaga.

Melalui rapat koordinasi ini, Bawaslu Kota Probolinggo berharap terbangun kesamaan persepsi dan komitmen bersama dalam mengidentifikasi, memetakan, serta memitigasi potensi kerawanan Pemilu secara berkelanjutan. (Ivone/Humas)