Bawaslu Kota Probolinggo Evaluasi Pengawasan PDPB Semester I 2026, Perkuat Koordinasi Bersama Stakeholder

Kota Probolinggo – (Bawaslu Kota Probolinggo) - Bawaslu Kota Probolinggo menggelar kegiatan Evaluasi Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026 pada Rabu (12/8/2026) di Sekretariat Bawaslu Kota Probolinggo. Kegiatan ini diikuti oleh 20 peserta dan bertujuan memperkuat koordinasi dengan berbagai stakeholder guna memastikan akurasi, validitas, dan keberlanjutan data pemilih di Kota Probolinggo. 

Ketua Bawaslu Kota Probolinggo, Johan Dwi Angga, menegaskan bahwa pengawasan PDPB merupakan bagian penting dalam menjamin tersedianya data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

“Dalam pelaksanaannya, Bawaslu melakukan uji petik terhadap data pemilih dengan fokus pada warga yang berpindah domisili, warga yang meninggal dunia, serta pemilih pemula yang telah atau akan berusia 17 tahun dan memenuhi syarat sebagai pemilih.” Terangnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, lembaga pendidikan, dan stakeholder lainnya agar proses pemutakhiran data pemilih dapat berjalan optimal. 

Dalam kesempatan tersebut, Putut Gunawarman menyampaikan bahwa pada triwulan sebelumnya Bawaslu Kota Probolinggo memperoleh apresiasi dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur atas pelaksanaan pengawasan PDPB yang dinilai berjalan baik. Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan dan koordinasi seluruh pihak terkait. 

“Bawaslu Kota Probolinggo menyampaikan apresiasi kepada Cabang Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, serta satuan pendidikan yang telah membantu penyediaan data pemilih pemula. Kelompok pemilih ini menjadi perhatian penting karena akan memberikan kontribusi signifikan terhadap komposisi pemilih pada Pemilu 2029.” ucapnya. 

Selain melakukan pendataan, Bawaslu juga mendorong penguatan pendidikan demokrasi bagi generasi muda. 

“Sebagai bentuk upaya tersebut, Bawaslu membentuk Kader Demokrasi yang terdiri dari perwakilan siswa-siswi SMA, SMK, dan MA se-Kota Probolinggo. Program ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai demokrasi, kepemiluan, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.” Imbuhnya. 

Selain itu, Bawaslu juga melaksanakan forum warga di setiap kelurahan sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan demokrasi kepada masyarakat. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi pencegahan Bawaslu, khususnya dalam menghadapi potensi pelanggaran pada masa non-tahapan pemilu. 

Dalam sesi tanya jawab, perwakilan Kelurahan Jrebeng Lor menyampaikan bahwa masyarakat masih membutuhkan pendidikan politik karena praktik politik uang atau “serangan fajar” masih dianggap hal yang biasa. Menanggapi hal tersebut, Putut menjelaskan bahwa faktor ekonomi memang memengaruhi penerimaan politik uang, namun pendidikan demokrasi perlu terus diperkuat agar masyarakat memahami bahwa hak pilih tidak seharusnya ditukar dengan uang atau materi. 

Sementara itu, perwakilan Dispendukcapil menanyakan sumber dan validitas data 1.081 pemilih pemula. Putut menjelaskan bahwa data tersebut diperoleh melalui Google Form yang diisi langsung oleh siswa setelah Bawaslu menyampaikan surat resmi kepada Cabang Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kota Probolinggo. Data tersebut selanjutnya akan dicermati dan diverifikasi bersama stakeholder terkait. 

Sebagai tindak lanjut, Bawaslu Kota Probolinggo akan memperkuat koordinasi dalam pencermatan dan verifikasi data pemilih, khususnya pemilih pemula. Selain itu, kegiatan Kader Demokrasi dan forum warga akan terus dilanjutkan sebagai upaya penguatan pendidikan demokrasi serta pencegahan politik uang di tengah masyarakat. (Ivone/Humas)