Sosialisasi di Wiroborang: Bawaslu Ungkap Perubahan Skema Pemilu Nasional dan Daerah

Kota Probolinggo – (Bawaslu Kota Probolinggo) - Forum warga Kelurahan Wiroborang yang digelar pada Kamis (9/4) menjadi ajang sosialisasi kepemiluan sekaligus diskusi partisipatif antara masyarakat dan Bawaslu Kota Probolinggo. Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk unsur pemerintahan kecamatan.

Dalam sambutannya, Johan Dwi Angga Ketua Bawaslu Kota Probolinggo memperkenalkan peran dan fungsi lembaga tersebut, sekaligus memaparkan tahapan pemilu dan pemilihan kepala daerah ke depan. Ia menjelaskan bahwa akan ada perubahan kebijakan dalam sistem pemilu nasional.

“Ke depan, pemilu nasional dan pemilihan daerah akan dipisah. Pada 2029 difokuskan untuk pemilihan nasional yaitu presiden, DPR RI dan DPD RI sedangkan 2031 untuk pemilihan daerah seperti gubernur, bupati/wali kota, DPRD Provinsi dan kabupaten/kota,” jelasnya.

Selain itu, Johan juga menegaskan bahwa meskipun tidak dalam masa pemilu, Bawaslu tetap memiliki tugas penting, salah satunya melalui kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Pendataan ini mencakup pemilih baru, warga yang meninggal dunia, pindah domisili, serta anggota TNI/Polri yang baru masuk atau pensiun.

“Masyarakat tidak perlu kaget jika ada petugas Bawaslu yang datang untuk melakukan pendataan kerumah-rumah warga,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa meskipun pemilu dijadwalkan berlangsung pada 2029, tahapan awal sudah dimulai sejak 2027. Hal ini menunjukkan bahwa kerja-kerja pengawasan berlangsung secara berkelanjutan.

Dalam sesi tanya jawab, salah satu warga, Meli, menyoroti masih maraknya praktik politik uang di masyarakat. Ia berharap Bawaslu dapat meningkatkan pengawasan hingga tingkat RT/RW, karena praktik tersebut kerap terjadi di lingkup terkecil.

Menanggapi hal itu, pihak Bawaslu menyampaikan bahwa upaya penguatan pengawasan terus dilakukan, termasuk dengan mengusulkan penambahan pengawas di tingkat kelurahan. Selain itu juga  ditegaskan bahwa dalam aturan kampanye, pembagian uang kepada pemilih merupakan pelanggaran.

Sementara itu, Camat setempat dalam sambutannya memberikan motivasi kepada para ketua RT/RW untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mendorong adanya inovasi di tingkat lingkungan guna menciptakan perubahan yang lebih baik.

Forum ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kepemiluan serta memperkuat sinergi antara warga dan penyelenggara dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal. (Ivone/Humas)