Sosialisasi Demokrasi Bersama Kementerian Agama Kota Probolinggo

Kota Probolinggo – (Bawaslu Kota Probolinggo) - Dalam upaya memperkuat pemahaman nilai-nilai demokrasi di lingkungan pendidikan, Kementerian Agama Kota Probolinggo menggelar kegiatan Sosialisasi Demokrasi pada Senin, 27 April 2026, bertempat di Aula Kementerian Agama Kota Probolinggo. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri/Swasta (MAN/S) se-Kota Probolinggo.

Acara dipandu oleh moderator dari pihak Kementerian Agama, Zainullah, serta menghadirkan narasumber dari Bawaslu Kota Probolinggo, Putut Gunawarman Fitianta. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kolaboratif antara Bawaslu dan Kementerian Agama dalam membangun ekosistem demokrasi yang lebih baik, khususnya di kalangan pelajar dan tenaga pendidik.

Dalam paparannya, Putut sapaannya menyampaikan pentingnya koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan Kementerian Agama Kota Probolinggo, dalam rangka memperkuat konsolidasi demokrasi, khususnya di masa non-tahapan pemilu. Ia menjelaskan bahwa Bawaslu tetap aktif melakukan kegiatan seperti diskusi bersama tokoh masyarakat dan stakeholder guna mendorong praktik demokrasi yang lebih berkualitas.

Lebih lanjut, ia menyinggung pelaksanaan Pemilu ke depan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. 

“Berdasarkan putusan MK, penyelenggaraan pemilu akan dibagi menjadi dua, yakni Pemilu Nasional pada tahun 2029 dan Pemilu Lokal pada tahun 2031. Oleh karena itu, Bawaslu membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat, termasuk melalui jaringan pendidikan, untuk memberikan masukan yang nantinya dapat disampaikan kepada DPR RI sebagai bahan evaluasi dan perbaikan sistem demokrasi.” terangnya.

Masih dalam bahasannya, beliau menjelaskan salah satu program strategis yaitu pembentukan Kader Demokrasi di kalangan pelajar. Program ini melibatkan siswa SMA/SMK/Madrasah, baik negeri maupun swasta, sebagai upaya menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini. Pembentukan kader ini merupakan inisiatif bersama Pemerintah Kota Probolinggo, KPU, dan Bawaslu, yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota. Saat ini, Ketua Kader Demokrasi berasal dari MAN 2 Probolinggo, bernama Beryl.

Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat kendala, salah satunya belum meratanya keterwakilan pengurus kader demokrasi di setiap sekolah. Hal ini menjadi perhatian bersama agar ke depan program dapat berjalan lebih optimal.

Putut juga menyampaikan harapan agar siswa yang telah tergabung dalam Kader Demokrasi dan memiliki sertifikat dapat memperoleh kemudahan untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu di masa mendatang. Ia menekankan bahwa penguatan demokrasi tidak hanya melibatkan siswa, tetapi juga guru dan kepala sekolah sebagai aktor penting dalam pendidikan politik yang sehat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara lembaga pendidikan, penyelenggara pemilu, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas di Kota Probolinggo. (Dardy/Humas)