Bawaslu Jatim Luncurkan Program Transformer untuk Inventarisasi BMN 2026

Kota Probolinggo – (Bawaslu Kota Probolinggo) – Bawaslu Provinsi Jawa Timur resmi meluncurkan program Transformer (Tahun Inventarisasi Aset Negara Sajikan Formula Manajemen Aset yang Akurat) sebagai bagian dari pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2026. Acara yang digelar secara daring ini dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Jawa Timur pada Senin (26/1). 

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Jawa Timur A. Warits menegaskan pentingnya BMN sebagai penunjang aktivitas pengawasan. Ia mengibaratkan BMN layaknya peralatan tukang: tanpa persiapan yang memadai, tugas pengawasan akan sulit dijalankan, bahkan bisa memaksa pengawas membeli sendiri kebutuhan kerja. 

Selanjutnya Nadya, perwakilan Biro Keuangan BMN Bawaslu RI, menjelaskan bahwa inventarisasi BMN wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, sedangkan sensus aset dilaksanakan minimal sekali dalam lima tahun. 

Untuk tahun 2026, tahapan inventarisasi ditetapkan sebagai berikut: 

- Pra-inventarisasi: 1–31 Januari 

- Pelaksanaan: 1 Februari–31 Mei 

- Pasca pelaksanaan: 1 Juni–31 Oktober 

- Pelaporan tingkat KPB: 1–30 November 

- Pelaporan tingkat KL: 1–31 Desember 

Dalam sesi diskusi, Ahmad Hasan Rama selaku pengelola BMN Bawaslu Kota Probolinggo mempertanyakan apakah anggaran 2026 mencakup pengadaan laptop dan PC untuk mendukung kebutuhan sekretariat. Menurutnya, perangkat tersebut sangat penting guna menunjang efektivitas kerja pengawasan. 

Menanggapi hal itu, Nadya menyampaikan bahwa pihaknya tidak dapat memastikan pengadaan tersebut karena bukan dalam kewenangan Biro Keuangan BMN Bawaslu RI. Ia menekankan bahwa hal tersebut perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur sesuai ketersediaan anggaran. 

Peluncuran Transformer menjadi langkah awal Bawaslu Jawa Timur dalam memastikan pengelolaan aset negara dilakukan secara akurat, transparan, dan berkesinambungan. Meski masih ada kebutuhan tambahan seperti perangkat kerja, koordinasi lintas tingkatan diharapkan mampu menjawab tantangan inventarisasi BMN tahun ini. (Ahmad/humas)