Audiensi dengan Wali Kota, Bawaslu Kota Probolinggo Matangkan Persiapan UKM dan Satker

Kota Probolinggo — (Bawaslu Kota Probolinggo) - Bawaslu Kota Probolinggo melaksanakan audiensi dengan Wali Kota Probolinggo pada Rabu, (7/1/2026). Pertemuan yang disambut hangat tersebut bertempat di Kantor Walikota Probolinggo. Tujuan Audiensi ini upaya percepatan Bawaslu Kota Probolinggo menuju Unit Kerja Mandiri (UKM) sekaligus menjadi satuan kerja (satker).

Dalam audiensi tersebut disampaikan bahwa di Provinsi Jawa Timur masih terdapat tujuh daerah yang belum berstatus UKM, salah satunya Kota Probolinggo. Bawaslu berharap pada akhir tahun status UKM dapat tercapai, sehingga diperlukan dukungan pemerintah daerah, khususnya terkait sarana prasarana, sumber daya manusia, dan perencanaan anggaran yang terukur.

Poin utama yang dibahas adalah kondisi kantor Bawaslu Kota Probolinggo. Aset eks UPT Kademangan yang sebelumnya sempat dipinjam pakai dikembalikan karena kondisi bangunan belum layak dan belum tersedianya anggaran renovasi. Pemerintah Kota Probolinggo membuka peluang perbaikan aset tersebut melalui perubahan anggaran (PAK) dengan harapan renovasi dapat dilaksanakan pada tahun 2026. Bawaslu juga diminta menyiapkan timeline perencanaan serta melakukan pelaporan secara berkala kepada Bawaslu Provinsi sebagai bagian dari tahapan persiapan satker.

Pada kesempatan ini, Ketua Bawaslu Kota Probolinggo Johan Dwi Angga melakukan pembahasan terkait kebutuhan anggaran hibah Non Tahapan lebih terfokus terhadap kebutuhan operasional seperti halnya belanja sewa kendaraan,meubelair dan sarpras. Berbeda dengan kebutuhan anggaran Hibah pada pada saat tahapan pelaksanaan Pilkada mendatang yang lebih membutuhkan anggaran besar mengingat kemungkinan secara jumlah personil baik tingkat Bawaslu Kota, Panwaslu  Kecamatan dan PKD  juga bertambah. Harapnya hal ini juga bisa menjadi perhatian Pemerintah kota Probolinggo sebagai bentuk persiapan dan perencanaan dalam rangka mendukung pelaksanaan pilkada yang akan datang.

Lanjut, Anggota Bawaslu Kota Probolinggo Putut Gunawarman Fitrianta juga menyampaikan komitmennya dalam penguatan pengawasan partisipatif melalui edukasi dan sosialisasi wawasan demokrasi hingga tingkat kelurahan. Ke depan, Bawaslu berencana melakukan audiensi dengan DPRD Kota Probolinggo untuk menyampaikan perkembangan dan kondisi demokrasi saat ini, yang diharapkan dapat difasilitasi melalui Bakesbangpol bersama perangkat daerah terkait.

Pemerintah Kota Probolinggo pada prinsipnya menyatakan dukungan terhadap upaya penguatan kelembagaan Bawaslu, termasuk kemungkinan pemanfaatan aset daerah yang masih tersedia serta peluang hibah tanah dengan catatan adanya kesiapan anggaran pembangunan. Audiensi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara Bawaslu dan Pemerintah Kota Probolinggo demi mewujudkan pengawasan pemilu yang mandiri, profesional, dan siap menghadapi tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2027. (Mely/Humas)