Undang Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Jatim Ajak isi DIM untuk Pilkada 2020
|
Surabaya - Bawaslu Provinsi Jawa Timur adakan Rapat Koordinasi penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 pada Jum’at (13/3/2020) dengan mengundang Kordiv Penanganan Pelanggaran (PP) dan Kordiv Hukum dari 38 Bawaslu Kabupaten Kota se - Jawa Timur. Acara berlangsung sehari bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi JawaTimur.
Tujuan diadakannya rapat koordinasi ini menindaklanjuti Forum Group Discussion (FGD) terkait dengan Pola dan Problematika Penanganan Pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota Wakil Wali Kota. Hadir dalam kegiatan tersebut Pimpinan Bawaslu jatim Purnomo Satrio Pringgo Digdo Kordiv Hukum, Ikhwanuddin Alvianto Selaku Kordiv PP. Bawaslu Kota Probolinggo dihadiri Oleh Kordiv HPP Samsun Nunilouw dan pimpinan dari Kota Kabupaten Se – jatim.
Dalam acara tersebut Kordiv PP Ikhwanuddin Menyampaikan “Bawaslu harus faham surat yang dikirim kepada KPU atau penyelenggara apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran pada saat rekruitmen lembaga Ad Hock misalnya. Juga bagaimana menyamakan persepsi dalam Sentra Gakkumdu dalam pilkada 2020”. Ungkapnya.
Senada dengan Ikhwan Samsun Ninilouw yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan “Pentingnya kami Khusunya yang tidak melakukan PILKADA. Untuk memberikan masukan terkait dengan Keputusan Bersama Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, Untuk memberikan masukan untuk Bawaslu yang melaksanakan Pilkada 2020, Menyamakan persepsi terkait dengan pola pelanggaran di tiga lembaga tersebut di atas, Mengevaluasi Pilkada 2018 untuk memperbaiki keputusan yang di buat bersama Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan”.Ungkapnya.
Samsun Juga manambahkan beberapa point mengenai Bawaslu Kota Probolinggo tidak melakukan pengawasan terhadap Pilkada pada tahun 2020, karena tahun 2018 lalu telah melaksanakan Pilkada. Terkait penyusunan Data Inventaris Masalah dalam penanganan pelanggaran Pilkada ini Bawaslu Jawa Timur mengundang kami Karena Bawaslu JawaTimur memandang sangat penting melibatkan yang tidak Pilkada karena kami telah mempunyai gambaran terkait masalah dan bagaimana menangananinya, kami telah mengalami di Tahun 2018 lalu”. Ungkapnya. (Humas)
