Lompat ke isi utama

Berita

Rakor Evaluasi Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Semester I Tahun 2026, Bawaslu dan KPU Perkuat Sinergi Cegah Sengketa Pemilu

Anggota Bawaslu-KPU bahas evaluasi PDPP Semester 1 pada Kamis (16/7/2026) di kantor Bawaslu Kota Probolinggo

Anggota Bawaslu-KPU bahas evaluasi PDPP Semester 1 pada Kamis (16/7/2026) di kantor Bawaslu Kota Probolinggo

Kota Probolinggo – (Bawaslu Kota Probolinggo) - Bawaslu Kota Probolinggo menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Semester I Tahun 2026 pada Kamis (16/7/2026). Kegiatan ini menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan koordinasi antara Bawaslu dan KPU Kota Probolinggo dalam memastikan pelaksanaan pemutakhiran data partai politik berjalan sesuai ketentuan serta meminimalkan potensi pelanggaran maupun sengketa pada tahapan Pemilu mendatang.

Anggota Bawaslu Kota Probolinggo, Ade Nurwahyudi, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut atas Berita Acara KPU mengenai pelaksanaan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan Semester I Tahun 2026. Menurutnya, evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi berbagai kendala sekaligus mencari solusi bersama agar proses pemutakhiran data melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) semakin baik.

"Tujuan kami melaksanakan rakor ini sebagai tindak lanjut dari berita acara KPU, agar ke depan tidak muncul dugaan pelanggaran maupun sengketa. Melalui forum ini kita bisa saling berbagi masukan sehingga pada tahapan pemutakhiran Sipol selanjutnya, seluruh peserta dapat memenuhi persyaratan dengan baik," ujar Ade.

Sementara itu, Anggota KPU Kota Probolinggo, Ilmiyah, menjelaskan bahwa pelaksanaan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan telah dilaksanakan ketiga kalinya sejak dimulai pada tahun 2025 dan dilaksanakan setiap semester. Ia mengungkapkan bahwa cukup banyak partai politik di Kota Probolinggo yang telah melakukan pemutakhiran data.

Menurutnya, sebelum pelaksanaan pemutakhiran, KPU telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi dan koordinasi dengan partai politik, khususnya para liaison officer (LO). Namun, pasca Pemilu 2024 banyak terjadi perubahan kepengurusan maupun pergantian LO sehingga data partai politik terus mengalami perubahan dan perlu diperbarui secara berkala.

Ilmiyah menambahkan bahwa terdapat empat komponen utama yang dimutakhirkan melalui Sipol, yaitu kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor, dan keanggotaan. Ia juga menjelaskan bahwa ketentuan keterwakilan perempuan yang belum mencapai 30 persen masih dapat diperbaiki pada semester berikutnya tanpa dikenakan sanksi.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa puncak tahapan pemutakhiran data akan bermuara pada proses pendaftaran partai politik peserta Pemilu Tahun 2027 yang akan dilanjutkan dengan verifikasi administrasi, verifikasi faktual, serta masa perbaikan bagi partai politik yang masih perlu melengkapi persyaratan. Selain itu, KPU juga masih berupaya menjalin komunikasi dengan kepengurusan Partai Masyumi yang hingga saat ini belum dapat dihubungi.

Pada kesempatan yang sama, Kasubbag Teknis dan Hukum KPU Kota Probolinggo, Qory, mengapresiasi terselenggaranya forum koordinasi tersebut. Ia menilai diskusi antara KPU dan Bawaslu sangat penting untuk menyamakan persepsi dalam menghadapi tahapan kepemiluan.

"KPU dan Bawaslu merupakan sesama penyelenggara pemilu. Kita harus memiliki pemahaman yang sama agar setiap tahapan dapat berjalan dengan baik. Kami berharap forum seperti ini dapat terus dilaksanakan sebagai ruang diskusi dan berbagi masukan," ungkapnya.

PDPP Semester 1

Qory juga menyampaikan bahwa KPU terus melakukan penguatan kapasitas internal melalui kegiatan morning talk setiap pekan, termasuk pembahasan mengenai verifikasi administrasi partai politik. Meski masih terdapat kendala teknis pada akses Sipol, pihaknya berkomitmen untuk terus berupaya memberikan pelayanan terbaik agar seluruh tahapan pemutakhiran data partai politik dapat terlaksana secara optimal.

Melalui rapat koordinasi ini, Bawaslu dan KPU Kota Probolinggo berkomitmen memperkuat sinergi, meningkatkan kualitas koordinasi, serta memastikan pelaksanaan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari persiapan menuju Pemilu Tahun 2029. (Ivone/Humas)

Penulis: Ivone