Non Tahapan, Pengawasan Tetap Jalan!

Kota Probolinggo – (Bawaslu Kota Probolinggo) - Dalam masa non-tahapan Pemilu maupun Pilkada, Bawaslu Kota Probolinggo melakukan kunjungan dan silaturahmi ke Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang beralamat di Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Kegiatan yang berlangsung pada Minggu malam (27/7) pukul 19.00 WIB ini bertujuan untuk memperkuat komunikasi serta menyampaikan upaya penegakan nilai-nilai demokrasi menjelang Pemilu 2029.

Hadir dalam pertemuan tersebut pimpinan Bawaslu Kota Probolinggo yaitu Johan Dwi Angga (Ketua), Ade Nurwahyudi (Anggota), Putut Gunawarman Futrianta (Anggota), Koordinator Sekretariat Tommy Yoga Aditama dan didampingi jajaran staf Wadud Wahidul Bays, Ivone Rizky Amelia, Fajar Dwi Yunanda, dan Annas Asuchi Dayatullah. Dari pihak DPC PPP hadir Ketua David Rosidy dan Sekretaris DPC PPP Robit Rianto, serta jajaran pengurus partai lainnya.

Acara dibuka oleh sambutan dari Robit Rianto selaku Sekretaris DPC PPP, yang dilanjutkan dengan penyampaian sambutan dari Ketua DPC PPP, David Rosdy. Pimpinan Bawaslu Kota Probolinggo, Johan, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa PPP merupakan partai kelima yang dikunjungi setelah PDIP, Golkar, NasDem, dan Gerindra, selanjutnya direncanakan kunjungan ke PKB dan PKS. Beberapa isu yang disampaikan antara lain strategi pengawasan menghadapi Pemilu 2029, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, serta pentingnya penguatan struktur dan kader partai dengan melakukan update (pemutakhiran) data kepengurusan melalui aplikasi SIPOL selama masa non-tahapan.

Johan juga membuka peluang kolaborasi, dengan menyampaikan bahwa Bawaslu siap menjadi narasumber dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan partai, terutama yang berkaitan dengan sosialisasi nilai-nilai demokrasi.

Sementara itu, Ade menambahkan bahwa pemutakhiran data keanggotaan partai melalui SIPOL telah memasuki termin kedua (Juli–Desember 2025) sebelumnya termin ke satu masuk dibulan Januari - Juni 2025. Ia menegaskan bahwa Bawaslu telah mengirimkan surat imbauan kepada partai-partai untuk memperbarui data terkait keanggotaan, termasuk keterwakilan perempuan serta alamat anggota dan kantor. Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi potensi pelanggaran selama masa non-tahapan pemilu.

Putut menyampaikan beberapa poin penting terkait nilai-nilai demokrasi dan data pemilih berkelanjutan, termasuk perhatian terhadap pemilih baru berusia 17 tahun, perpindahan domisili, alih status TNI/Polri, dan data pemilih meninggal dunia. Ia juga menginformasikan adanya posko aduan masyarakat terkait data pemilih yang disediakan Bawaslu Kota Probolinggo, serta pentingnya membangun komunikasi lewat media sosial dan kolaborasi di tahapan pemilu mendatang. Putut juga menyinggung perlunya regulasi daerah (Perwali/Perda) yang berkaitan dengan pemilu.

Menariknya, Bawaslu juga membawa bibit pohon sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan penghijauan sekaligus simbolis penyemangat tumbuhnya demokrasi yang dipupuk bersama. 

Dalam sesi diskusi, pengurus DPC PPP menanyakan tentang efisiensi anggaran, kerja sama dalam pendidikan politik di sekolah, serta kemungkinan pinjam pakai kantor untuk kantor Bawaslu. Mereka juga memberikan masukan agar Bawaslu mencari lokasi strategis milik Pemkot yang dapat diajukan sebagai kantor.

Menanggapi hal ini, Johan menyampaikan bahwa saat ini Bawaslu sedang mengajukan lokasi di eks mess Persipro dimana sebelumnya telah dberikan kantor di wilayah Kademangan dengan kondisi yang tidak layak dan tidak bisa direnovasi karena diduga bangunan cagar budaya.

Untuk program pendidikan politik, Bawaslu masih memfokuskan kegiatan di kalangan pelajar SMA dan SMP sebagai pemilih pemula. 

Acara berjalan hangat dan bersepakat kolaborasi, menandai sinergi awal antara penyelenggara pemilu dan partai politik lokal dalam menyambut Pemilu 2029 dengan lebih matang dan demokratis. (Annas/Humas)