Ahmad Hudri: “Money Politic Menyangkut pada Perumusan Kebijakan”

Probolinggo –Ketua  Bawaslu Kota Probolinggo Azam Fikri hadir sebagai narasumber dalam acara yang digelar oleh Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Probolinggo bekerjasama dengan KPU Kota Probolinggo yang dikemas dalam tema “Sarasehan Pendidikan Pemilih” pada Minggu (22/11). Acara bertempat di Kedai Ant Kota Probolinggo yang diselenggarakan dalam 2 sesi. Sesi pertama dengan judul “Urgensi Data Pemilih dalam Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara” dan sesi kedua yaitu “Bedah Buku Badai Politik Uang dalam Demokrasi Lokal.”

Pada sesi pertama Muhammad Derajad Komisioner KPU Kota Probolinggo menyampaikan terkait dinamika dan permasalahan dalam pemutakhiran data pemilih. Masih banyaknya data meninggal yang tidak dilaporkan. Selain itu juga KPU masih butuh elemen data yang lebih kompleks untuk bisa merumuskan data pemilih seakurat mungkin.

”Masih banyak data meninggal yang belum dilaporkan sehingga masih tetap ada di DPT yang kemudian mengakibatkan muncul data ganda. Setelah urgensi data pemilih, yaitu adanya sosialisasi dengan membuka pelayanan pencacatan data pemilih yang ada di kantor KPU sendiri,”ujarnya.

Pada sesi kedua yaitu bedah buku yang berjudul “Bedah Politik Uang dalam Demokrasi Lokal”. Ahmad Hudri selaku penulis menyampaikan, “Disemua negara hampir 30% praktek money politic itu ada. Mengapa demikian? Karena money politic boleh disebut sebagai fenomena kultural dan psikologi, baik itu menyangkut segi ekonomi maupun segi hukum” tuturnya.

“Money Politic tidak serta merta pilih memilih tetapi menyangkut kebijakan. Suatu kebijakan sebelum dikeluarkan disesuaikan dahulu dengan pemesannya, apakah sudah sesuai dengan kepentingan kelompoknya. Maka yang demikian itu pula juga dianggap praktek money politic” jelasnya lagi.

Sementara itu, Azam menyampaikan,”Berbicara Politik uang itu tidak ada habisnya. Sama seperti masa pandemi saat ini, kita menghadapi musuh yang tidak nampak tetapi kenyataannya benar benar ada,”pungkasnya.

“Pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 lalu, kita melakukan survey terkait money politic di Kota Probolinggo melalui Indeks Kerawanan Pemilu. Praktek money politic masih banyak dijumpai, akan tetapi masyarakat masih enggan untuk melapor,”ungkapnya.

Selain dari KPU dan Bawaslu, kegiatan kali ini juga menghadirkan narasumber lain yaitu Ketua DPRD dan Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo serta Lutfi JK selaku aktifis anti korupsi. Di akhir acara, Pemuda Muhammadiyah memberikan apresiasi berupa penyerahan sertifikat kepada semua narasumber.(IRA/Humas)